CARITAU JAKARTA – Peringatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2022 dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016.

Penetapan tersebut disinyalir bertujuan agar pemerintah, masyarakat dan seluruh elemen komponen bangsa dapat membangun semangat gotong royong serta senantiasa mengingat Pancasila sebagai nilai-nilai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Baca Juga: Rangkaian Bulan Bung Karno di Tabanan Bali Diawali Gerak Jalan

Romo Antonius Benny Susetyo, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengungkapkan, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat bergantung pada edukasi, sosialisasi dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan tokoh-tokoh politik nasional. 

"Pancasila ini harus diaplikasikan, seperti yang pernah dikatakan oleh Presiden Joko Widodo bahwa Pancasila itu adalah ideologi kerja, yaitu bagaimana pemerintah bersikap untuk mengatasi kemiskinan, membangun pemerataan mulai dari Indonesia bagian timur sampai Indonesia bagian barat," ucap Romo Benny kepada caritau.com, Rabu (1/6/2022). 

Menurut Romo Benny, nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam pancasila merupakan momentum yang harus dijaga, agar makna Pancasila tidak hanya sekedar menjadi ideologi, melainkan harus menjadi praktik pemerintah dalam mengeluarkan keputusan kebijakan publik. 

"Artinya bagaimana kebijakan publik itu harus memiliki roh Pancasila. Misalnya dalam memutuskan kebijakan publik itu tidak boleh melanggar prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan," kata Romo Benny. 

Dalam rangka mengambil keputusan dan mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat, pemerintah, kata Romo Benny, harus mengaplikasikan nilai-nilai prinsip yang terkandung di dalam Pancasila.

"Pancasila itu harus dipahami secara kontekstual, kita harus optimis. Nilai-nilai dan prinsip Pancasila itu harus diaplikasikan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan oleh pemerintah," ujar Romo Benny. 

Menurut dia, kontekstual yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila dimaksud sebagai sesuatu konteks yang dapat mempengaruhi cara berpikir, bertindak dan membentuk perilaku keteladanan dari pemerintah ataupun tokoh elit politik nasional. 

"Jadi semua itu butuh keteladanan dari pemerintah maupun elit-elit politiknya, ya itu termasuk partai-partai politik," jelasnya. 

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo hingga saat ini terus berupaya mendorong kemajuan pemerataan pembangunan dan mengurangi persoalan kesenjangan masyarakat baik di wilayah Indonesia bagian timur sampa indonesia bagian barat. 

Hal itu menurutnya sebagai langkah pemerintah untuk menerapkan praktik nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dalam mengambil keputusan dan mengeluarkan kebijakan, yang sesuai dengan makna keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. 

"Kalau ada hal-hal yang belum sempurna ya memang harus diakui juga. Meskipun Presiden Jokowi bisa dikatakan belum sempurna ya tetapi praktik-praktik itu kan dijalankan. Contohnya bisa kita lihat sekarang di luar Jawa ekonominya tumbuh berkembang dan infrastrukturnya berjalan," tutur Romo Benny. 

Menurut Romo Benny, Presiden Joko Widodo dalam dua periode kepemimpinanya telah sukses membangun sejumlah infrastruktur di luar pulau Jawa seperti Kalimantan, Flores, NTT dan Papua guna menunjang ekonomi di wilayah tersebut. 

"Siapa yang memperhatikan pemerataan pembangunan kawasan Flores, NTT, Papua dan Kalimantan kan Presiden Jokowi. Artinya ada sesuatu kemajuan yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Tanpa itu maka ya tidak ada pemerataan," jelas Romo Benny. 

Kendati demikian, mengenai kesenjangan ekonomi, kemiskinan, permasalahan keadilan dan permasalahan hukum yang terjadi dimasyarakat menurut Romo Benny, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama.

Romo Benny mengungkapkan, pemerintah saat saat ini juga terus bekerja keras untuk mendorong pemerataan pembangunan guna menumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh sebab itu, pihaknya memohon kepada seluruh elemen masyarakat agar tidak memiliki rasa pesimis dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut.  

"Kita tidak boleh pesimis dalam persoalan itu, melainkan kita harus optimis untuk bagaimana menciptakan yang disebut agitualisasi Pancasila itu," pungkasnya. (GIBS) 

Baca Juga: Anies Baswedan Ajak Pelajari Pemikiran Bung Karno di Hari Lahir Pancasila