CARITAU JAKARTA - Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Zaky Ahmad Riva'i mendesak Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk segera merevisi Undang-Undang Kepemudaan dengan menetapkan anggaran mengenai kepemudaan sebesar 10% dari APBN yang dialokasikan untuk pembinaan pemuda. 

Hal itu dilakukan menurutnya, pada periodik abad ke 21 ini Indonesia bakal menjelma jadi negara maju karena memiliki bonus demografi pada tahun 2030 hingga 2040 ditengah situasi ekonomi global yang semakin terpojok lantaran krisis ekonomi yang sulit teratasi. 

Baca Juga: Civitas Akademi UNJ Minta Jokowi Bertanggungjawab Soal Naiknya Harga Sembako

"Bonus demografi menjadi kesempatan strategis bagi bangsa Indonesia melakukan percepatan pembangunan dengan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) berusia produktif yang dinilai melimpah," kata Zaky kepada wartawan dalam peringatan hari ulang tahun (Milad) ke 25 KAMMI yang digelar di gedung Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Minggu (02/4/2023). 

Berdasarkan hal itu, Zaky menilai kekuatan soal bonus demografi tersebutlah yang dapat juga mendorong Indonesia menjadi negara maju asal pemerintah menanggapi serius mendukung proses percepatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya untuk generasi muda.

"Untuk itu kami mengusulkan Presiden dan DPR merevisi Undang-Undang Kepemudaan dengan menetapkan anggaran hingga 10% APBN untuk pembinaan pemuda," imbuh Zaky. 

Zaky juga menjelaskan, bonus demografi yang dimaksud dalam visi misi yang dicanangkan oleh pemerintah indonesia yaitu mengenai perhitungan jumlah penduduk pada tahun 2030 hingga 2040 didominasi oleh usia muda. 

Hal itu diperkuat, menurut Zaky berdasarkan  rilis Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2022. Pada survei itu, BPS telah mencatat bahwa pada periode sepuluh tahun mendatang  sebanyak 68,82 juta jiwa penduduk Indonesia akan didominasi masyarakat sebagai kategori pemuda. 

"Bonus Demografi yaitu masa dimana untuk penduduk usia produktif (15-64) akan lebih besar dibandingkan usia non-produktif (65 tahun ke atas) dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk. Angka tersebut porsinya mencapai 24% dari total penduduk," jelas Zaky. 

Namun kenyataan pahitnya, situasi saat ini, kata Zaky, lebih dari separuh jumlah pengangguran merupakan kelompok muda. Hal itu, Menurut Zaky, berdasarkan laporan data yang diungkap oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan lebih dari 59% pengangguran di Indonesia telah didominasi oleh usia muda antara 15-29 tahun.

Adapun menurut Zaky, dengan seriusnya sikap pemerintah dalam melakukan pembinaan pada pemuda, maka bukan tidak mungkin dapat juga berimplikasi membantu mengurai masalah yang terjadi di masyarakat terutama terkait ekonomi dan pendidikan. 

"BPS mencatat jumlah pengangguran dalam rentang usia tersebut mencapai 4,98  juta jiwa per Februari 2022. Padahal, pemuda diharapkan dapat menjadi penopang masyarakat usia non produktif yang juga mampu memberikan solusi mengurai permasalahan ekonomi masyarakat," tutur Zaky. 

Kendati demikian, Zaky mengakui bahwa ikhwal persoalan pemuda memang menjadi tantangan serius yang harus dihadapi pemerintah lantaran berdasarkan realitas objektif di lapangan posisi keberadaan pemuda diumpamakan bagaikan dua sisi mata uang. 

Berdasarkan lah itu, Zaky menambahkan, untuk mendorong pembangunan pemuda, pemerintah  juga harus memperhatikan terkait anggaran soal pembinaan yang berpihak kepada pembangunan SDM khususnya pembentukan karakter pemuda.

Sebab, menurut Zaky, untuk mewujudkan soal implementasi program pemberdayaan Pemuda sangat bergantung pada jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk pembinaan. 

"Pemuda sejatinya juga bisa mendorong untuk kemajuan pembangunan. Sebaliknya, pemuda juga bisa menjadi beban negara apabila juga dibiarkan serta tidak terfasilitasi dengan baik oleh Pemerintah," terang Zaky. 

"Kenyataan tersebut menunjukkan pentingnya keseriusan Pemerintah dalam upaya  untuk pembangunan SDM pemuda sesuai amanat Undang-Undangan Kepemudaan," tandas Zaky. (GIB/IRN)

Baca Juga: Bantah Hasto Sebut Ada Perpecahan di Kabinet, TKN Prabowo-Gibran: Kalau Ga Sepaham, Mundur!