CARITAU JAKARTA – Rocky Gerung, pengamat politik, melontarkan pujian untuk Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang menurutnya sosok yang harus pindah ke istana dan menyuarakan kesejahteraan rakyat.

Pujian disampaikan Rocky Gerung pada Sarasehan Kebangsaan 2 yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Syarikat Islam di Rumah Kebangsaan Syarikat Islam Jakarta, Minggu (14/8/2022).

Baca Juga: Ketua DPD RI Nilai Penyesalan Amien Rais Momentum Percepat Wujudkan Visi Prabowo untuk Kembali ke Pancasila

Sarasehan bertema Menuju Kemerdekaan Sejati: Kedaulatan Ekonomi dan Keadilan Sosial’ menghadirkan narasumber ekonom Faisal Basri, Rocky Gerung dan pakar hukum tatanegara Refly Harun.

Rocky Gerung mengaku memimpikan suatu saat ada sosok seperti LaNyalla yang pindah ke Istana Negara dan berpidato soal langkah-langkah mewujudkan kesejahteraan rakyat.

"Iya, saya ingin ada orang yang di sini, seperti Pak Nyalla pindah ke istana. Pidato soal mewujudkan kemakmuran rakyat, soal pencapaian dan pengentasan kemiskinan dan lain-lain," ujarnya.

Menurut Rocky, LaNyalla selalu panas dengan terus memproduksi pikiran-pikiran bernas dan fundamental. 

LaNyalla pikirannya terus berapi dan ingin menyalakan akal sehat, salah satunya menggagas peta jalan kembali ke UUD 1945 naskah asli untuk mewujudkan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.

"Semua yang di sini, termasuk Pak LaNyalla panas karena memproduksi panas pikiran," papar Rocky.

Rocky Gerung juga mengaku sepakat dengan gagasan Ketua DPD RI terkait kembali ke UUD 45 naskah asli, kemudian disempurnakan dengan adendum. 

Konstitusi bangsa ini, menurutnya, memang harus kembali ke desain dasar. Bukan menjadi bangsa yang liberalisme dan kapitalistik.

"Asal-usul kontitusi adalah antikolonialisme dan imperialisme. Semangatnya adalah itu. Tetapi kenapa justru ada model penjajahan baru akibat keserakahan oligarki sehingga terjadi disparitas yang semakin jauh," tegasnya.

Tiga Kelompok Berperan

Sementara menurut Refly Harun, jika bicara soal perubahan konstitusi, maka ada tiga kelompok yang berperan. 

Pertama pihak yang tidak mau konstitusi berubah, inginnya status quo, artinya konstitusi yang sekarang saja yang dijalankan. 

"Kelompok kedua yaitu konstitusi perlu disempurnakan dengan konsep perubahan kelima UUD. Dalam hal ini mengakomodir capres perorangan," ujar Refly.

Sedangkan kelompok ketiga adalah pihak yang kembali ke UUD 45 naskah asli sesuai konsep PPKI, lalu disempurnakan dengan adendum.

"Pada prinsipnya, sebagai bangsa yang mau maju, negara ini tidak boleh tertutup. Harus berpikiran maju, sesuai perkembangan untuk mensejahterakan rakyat. Apalagi konstitusi tidak bisa diubah secara parsial," tuturnya.

Sementara ekonom Faisal Basri lebih banyak berbicara tentang rintihan bangsa.

"Kita ini sekarang soal pangan tak berdaulat, soal barang industri kita defisit. Bahkan kalau kita perang, diserang dan diblokade, kita habis karena tidak punya kedaulatan ekonomi," paparnya.

Pada sarasehan itu, LaNyalla hadir didampingi senator asal Lampung Bustami Zainudin dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin. 

Hadir juga Gus Aam (cucu KH Wahab Chasbullah pendiri NU), politisi Partai Gelora Dedi 'Miing' Gumelar, Presiden Pimpinan Pusat Syarikat Islam Hamdan Zoelva, Sekjen Syarikat Islam Ferry Juliantono, serta para pimpinan Syarikat Islam lainnya.(HAP) 

Baca Juga: 10 Provinsi Jadi Primadona Investasi Asing, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Pastikan Keterlibatan Masyarakat di Daerah