CARITAU JAKARTA - Ribuan massa melakukan aksi unjuk rasa di Gerbang Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2024).

Adapun, massa tersebut berasal dari kelompok gabungan antara relawan atau pendukung Capres-cawapres, mahasiswa, buruh hingga kelompok-kelompok lainnya.

Baca Juga: PDIP Gelar Audiensi Bersama Massa Aksi di DPR, Siap Perjuangkan Hak Angket

Mereka menuntut sejumlah hal, mulai turunkan harga Sembako, mendukung hak angket dan diskualifikasi Capres-cawapres No. Urut 02 hingga meminta DPR RI dapat memakzulkan Presiden Jokowi.

Berdasarkan pantauan caritau.com di lapangan, massa sejatinya telah datang sejak pukul 11.00 WIB silam. Bahkan, peserta aksi yang laki-laki dan beragama Islam sempat menggelar Salat Jumat di depan Gerbang Gedung DPR RI.

Terkini, peserta aksi yang menggunakan beragam atribut, mulai dari almamater, baju partai hingga baju kaos bertuliskan dukungan ke salah satu paslon Capres-cawapres tampak antusias menjalankan aksi, meski di tengah panas terik dan bersuhu sekitar 32 derajat Celsius.

"Kita menolak hasil Pemilu dan Pilpres 2024 yang berjalan curang, massif dan terstruktur," kata seorang orator.

Sebelumnya, dalam menghadapi aksi tersebut, Polri telah mengerahkan sebanyak 2.590 personel gabungan.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menjelaskan bahwa pengerahan personel tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan selama aksi berlangsung.

"Kami melibatkan 2.590 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima caritau.com, Jumat (1/3/2024).

Personel tersebut akan ditempatkan di sejumlah titik strategis di sekitar DPR/MPR RI. Mereka bertugas untuk mengamankan jalannya aksi dan mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan gedung parlemen.

Penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar DPR/MPR RI akan disesuaikan dengan situasi terkini. "Kami akan menyesuaikan rekayasa arus lalu lintas berdasarkan perkembangan dinamika situasi di lapangan," tambahnya. (RMA)

Baca Juga: Refly Harun Sebut Tuntutan Makzulkan Jokowi Tak Langgar Konstitusi