CARITAU JAKARTA – Rencana kebijakan dan komitmen investasi (CIPP) program pendanaan iklim Just Energy Transition Partnership (JETP) resmi menganggarkan USD 21,6 miliar  atau setara Rp 333,5 triliun.

“Dukungan pendanaan yang kuat menjadi hal krusial dalam mewujudkan target ambisius transisi energi di Indonesia,”  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam acara peluncuran dokumen CIPP JETP di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Baca Juga: PLN dan MKI Ajak Stakeholder Implementasikan Transisi Energi di Berbagai Lini

Arifin menjelasakan komitmen pendanaan yang disepakati dalam pernyataan bersama awalnya bernilai USD 20 miliar atau setara Rp308,8 triliun. Namun kini dengan berbagai penambahan telah mencapai USD 21,6 miliar setara Rp 333,5 triliun, dimana USD 11,6 miliar bersumber dari dana publik negara-negara IPG.

Sedangkan USD 10 miliar akan berasal dari bank-bank internasional yang bergabung dalam Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) working group.

Arifin Tasrif mengatakan, JETP dioptimalkan sebagai salah satu jembatan Indonesia dalam mendorong transisi energi sesuai dengan komitmen yang sudah tertuang dalam target Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC). Juga sebagai upaya Indonesia mencapai net zero emission di 2060 atau lebih cepat.

"JETP merupakan salah satu upaya Indonesia dalam mendorong percepatan transisi energi sesuai dengan komitmen yang sudah tertuang dalam target ENDC yang dalam aspirasi Indonesia kita dapat mencapai NZE di tahun 2060," kata Arifin.

Rampungnya rumusan skenario dekarbonisasi, daftar proyek prioritas dan mekanisme pembiayaan yang dituangkan dalam dokumen CIPP dinilai oleh pemerintah sebagai komitmen JETP dalam membantu Indonesia untuk mengambil kebijakan di sektor ketenagalistrikan berbasis energi hijau.

Kementerian ESDM juga sudah mempersiapkan peta jalan net zero emission sektor energi yang diharapkan dapat menjadi landasan transisi energi sampai dengan 2060.

Target JETP dianggap lebih ambisius dan lebih tinggi dari target yang tertuang dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Peta Jalan Net Zero Emission (NZE) sektor energi.

"Target-target JETP ini merupakan target kondisional yang hanya bisa dicapai melalui kerja sama teknis dan pendanaan para pihak," imbuh Arifin.

Dokumen CIPP merumuskan skenario dekarbonisasi yang telah merumuskan target kondisional bersama emisi gas rumah kaca bagi sektor ketenagalistrikan on-grid sebesar 250 juta ton CO2 dengan porsi energi terbarukan mencapai 44 persen di 2030.

Selain itu, peta jalan JETP juga menetapkan pencapaian emisi nol bersih ketenagalistrikan pada 2050, satu dekade lebih cepat dari peta jalan yang sedang dipersiapkan pemerintah Indonesia.

CIPP 2023 akan fokus kepada sistem ketenagalistrikan on-grid. Sementara bagi sistem ketenagalistrikan off-grid akan dilaksanakan analisis yang lebih mendalam untuk menetapkan strategi dekarbonisasi yang sejalan dengan cita-cita industrialisasi dan hilirisasi Indonesia.

 Dokumen CIPP merupakan living document yang akan terus dimutakhirkan setiap tahunnya agar senantiasa mencerminkan kondisi perekonomian global dan prioritas kebijakan dalam negeri.

Lebih lanjut, Arifin mengatakan, adanya kerja sama JETP diharapkan dapat mengkatalisasi investasi dan dukungan yang jauh lebih besar ke depannya. Khususnya, dapat memprioritaskan dukungan dan investasi bagi fondasi dari transisi energi itu sendiri, yaitu pengembangan dan penguatan jaringan transmisi.

"Karena tanpa transmisi, tidak ada transisi. Selain itu, kerjasama teknis dan pendanaan dibutuhkan untuk dapat mempercepat upaya pelaksanaan proyek prioritas yang sudah di identifikasi dalam dokumen CIPP dalam semua area investasi," pungkas Arifin.(HAP)

Baca Juga: Aksi Simpatik Percepatan Transisi Energi di Indonesia