CARITAU JAKARTA - Anggota DPRD DKI Ahmad Lukman Jupiter mengaku prihatin dengan tingginya jumlah pinjaman online (pinjol) warga Jakarta yang tembus Rp10,35 triliun. Ia pun mendesak Pemprov DKI untuk memaksimalkan peran Bank DKI selaku BUMD milik pemerintah daerah.

Politisi Partai NasDem itu menilai, dengan tingginya angka pinjaman online, membuktikan perekonomian warga Jakarta yang rendah. Bahkan dirinya memastikan perekonomian di Jakarta sedang tidak baik-baik saja.

Baca Juga: Konsolidasi Internal di GBK, NasDem Tak Undang Jokowi, Ada Apa?

"Pertumbuhan ekonomi di Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Hal itu dapat dilihat dari banyak warga yang meminjam pinjaman online (pinjol)," kata Jupiter saat dihubungi, Senin (3/7/2023).

Ia memandang, permasalah perekonomian yang tengah dihadapi tak bisa dipandang remeh. Dirinya khawatir perekonomian menurun, maka angka pengangguran akan meningkat. Dampaknya, lanjut dia, tingkat kejahatan akan semakin tinggi.

Untuk itu Jupiter menegaskan harus ada peran pemerintah daerah untuk memaksimalkan peran Bank DKI selaku BUMD dalam memberikan modal jaminan dengan bunga yang rendah.

"Pinjol mematok suku bunga sangat tinggi, beda dengan kredit usaha rakyat (KUR), bunga acuan produk yang dikeluarkan oleh pemerintah," ujar dia.

Menurutnya perputaran uang di Bank DKI yang cukup besar, harusnya dapat dikembalikan lagi ke rakyat untuk membuka usaha, semisal usaha mikro, kecil dan menangah (UMKM). Ia pun memastikan, jika Bank DKI hadir maka tak ada warga yang akan terjerat pinjol.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu juga menyoroti kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang dinilainya tak berpihak kepada rakyat kecil. Ia mencontohkan soal bantuan tunai yang tak tepat sasaran. Menurutnya hal itu menjadi salah satu faktor mengapa warga Jakarta terjerat pinjol.

Diketahui sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan warga DKI Jakarta masih berutang Rp10,35 triliun ke pinjaman online (pinjol) per April 2023, turun 3,9 persen dari Maret 2023 yang mencapai Rp10,79 triliun.

Mengutip laman resmi OJK, utang tersebut berasal dari 2,38 juta akun pengguna pinjol di Ibu Kota atau meningkat dari bulan sebelumnya, 2,34 juta.

Pada April lalu, tingkat wanprestasi (TWP) di DKI Jakarta meningkat dari 2,79 persen menjadi 2,94 persen.

TWP adalah tingkat penyelesaian kewajiban yang lalai dilakukan oleh debitur terkait dengan pembayaran yang dilakukan di atas 90 hari dari tanggal jatuh tempo yang disepakati.

Sementara itu, Jawa Barat menjadi provinsi dengan total outstanding pinjol terbanyak, Rp13,57 triliun dari 4,6 juta akun pengguna. Adapun TWP Jawa Barat mencapai 3,6 persen.

Secara keseluruhan total utang pinjol masyarakat yang belum dibayar mencapai Rp50,53 triliun dari 17,31 juta akun pengguna. Sebagian besar pengguna berada di Pulau Jawa, 12,88 juta, dengan tingkat outstanding Rp39,29 triliun.

Adapun akumulasi dana yang diberikan oleh pemberi pinjaman hingga April 2023 mencapai Rp600,30 triliun. Sedangkan akumulasi penyaluran pinjaman kepada penerima pinjaman mencapai Rp601,41 triliun. (DID)

Baca Juga: Dihadapan Anggota DPRD, Pj Heru Pastikan Kebijakan Anggaran untuk Kesejahteraan Sosial