CARITAU JAKARTA –  Presidensi G20 Indonesia melalui G20 Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) High Level Symposium mendorong percepatan inklusi keuangan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) melalui digitalisasi.

“Digitalisasi penting untuk meningkatkan ekonomi yang lebih produktif, inklusif dan berkelanjutan bagi UMKM,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam siaran pers, Kamis (6/10/2022).

Baca Juga: Masifnya Digitalisasi Keuangan Dorong BI Perkuat Ketahanan Siber Perbankan

Pemanfaatan digitalisasi memiliki peranan penting dalam menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar serta mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dengan memacu inovasi dan meningkatkan akses ke layanan keuangan.

Pengembangan UMKM membutuhkan pendekatan bersifat holistik yang dalam ekosistem meliputi enam aspek yaitu kebijakan, akses keuangan, pasar, kapasitas sumber daya manusia, pendampingan dan budaya.

Digitalisasi memegang peranan penting dalam menggabungkan keenam komponen tersebut dan semakin mengakselerasi program-program pengembangan UMKM.

Bagi masyarakat/konsumen pun juga memberi banyak keuntungan melalui akses produk UMKM serta akses layanan keuangan melalui penurunan biaya transaksi.

Sri Mulyani menuturkan untuk mengembangkan ekosistem UMKM dan digitalisasi perlu keterlibatan sektor swasta dalam bentuk fintech, crowdfunding, perdagangan elektronik, pendampingan dan perluasan jaringan usaha.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan digitalisasi terbukti meningkatkan inklusi keuangan namun harus ada upaya meningkatkan literasi dan perlindungan konsumen agar semakin optimal dan meminimalkan risiko.

Presidensi G20 Indonesia dalam hal ini turut menuntaskan hasil kerja atau deliverables yaitu panduan praktis implementasi dari prinsip-prinsip global keuangan inklusif digital serta living database praktik baik program-program pendampingan dan inovasi produk keuangan digital dari berbagai negara.

Kemudian juga menuntaskan deliverables dari referensi kebijakan publik yang bersifat awal dalam rangka menyelesaikan tantangan akses keuangan digital serta laporan perkembangan inisiatif harmonisasi data UMKM.

Deliverables tersebut diformulasikan sebagai Financial Inclusion Framework in Harnessing Digitalization to Increase Productivity, Sustainable and Inclusive Economy of Women, Youth dan MSMEs.(HAP)

Baca Juga: Hadapi Dinamika Bisnis, BPD DKI Fokus Bertransformasi pada Aspek Digital