CARITAU JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 2024 sebesar 5,1-5,7 persen, dibutuhkan realisasi investasi Rp1.650 triliun.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi di Jakarta, Kamis (7/12/2023), Jokowi mengatakan pencapaian realisasi investasi Rp1.650 triliun pada 2024 bukanlah hal yang mudah di tengah situasi global saat ini. Karenanya setiap pihak perlu bekerja keras agar bisa menarik investasi sesuai target dan pertumbuhan ekonomi 2024 tercapai.

“Bukan hal yang gampang dalam situasi dunia yang sekarang ini, tidak mendukung. Tetapi saya meyakini kerja keras kita semuanya akan bisa menyelesaikan target investasi yang telah kita buat ini, Rp1.650 triliun,” katanya.

Jokowi mengatakan pengalaman di 2022 dan 2023 mengajarkan bahwa tanpa investasi, maka sulit untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal itu karena roda perekonomian Indonesia masih membutuhkan aliran modal untuk menstimulus perekonomian.

“Kita harus bersaing, kejar-kejaran dengan negara lain yang juga mengejar investasi.” ujar dia.

Jokowi meminta pelayanan kepada investor ditingkatkan. Kementerian Investasi/BKPM dan juga pemerintah daerah perlu segera menindaklanjuti semua permasalahan yang dihadapi investor.

“Kalau ada masalah segera selesaikan, mereka (investor) akan sangat merasa terbantu tanpa kita ‘memarketingi’ karena mereka akan berbicara dengan teman-teman mereka karena investor global itu bisa dihitung, pasti mereka akan berbicara, ‘wah kita berinvestasi di Indonesia’,” kata Presiden.

Sebelumnya Jokowi mendorong peningkatan investasi yang memberikan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta mendatangkan penerimaan bagi negara dan daerah.

 “Investasi harus terus tumbuh karena juga investasi akan mendatangkan penerimaan negara, mendatangkan penerimaan negara dan juga penerimaan daerah. Banyak yang bertanya, “Pak investasi itu selain [meningkatkan] kesempatan kerja apa sih?” Penerimaan negara. Karena PPh Badan pasti kita dapat, PPh Karyawan pasti kita dapat. Bea ekspor, PNBP, kalau kita ikut masuk saham berarti juga dapat dividen setiap tahunnya,” ujarnya.

Untuk mengoptimalkan dampak dari investasi, Presiden pun mendorong kemitraan antara investor dengan pengusaha nasional dan daerah.

“Seberapa pun sahamnya tapi yang pengusaha daerah ada, pengusaha nasional ada,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden mendorong jajaran terkait untuk memberikan perhatian khusus pada investasi bagi produk untuk ekspor. Selain itu, Presiden Jokowi juga mendorong agar jajarannya bisa fokus pada investasi yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan lapangan kerja, serta memberikan nilai tambah yang tinggi melalui hilirisasi industri.

 “Kenapa hilirisasi? Karena memberikan nilai tambah yang tinggi. Coba kita lihat, 2017 ekspor nikel kita berada di angka 3,3 miliar Dolar AS. Begitu masuk ke hilirisasi di tahun kemarin 2022 berada di angka 33,8 miliar Dolar AS. Lompatannya berapa berarti? Melompat sangat tinggi,” ujarnya.

 Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga menyebut bahwa saat ini semua negara mendorong investasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Untuk itu, Presiden meminta jajarannya berupaya menangkap peluang investasi pada bidang ekonomi hijau dan ekonomi biru karena ke depannya produk-produk tidak ramah lingkungan itu akan sulit diterima di beberapa negara.

“Blue economy, green economy yang memakai green energy itu yang semua orang sekarang ini kejar semuanya. Misalnya, yang berkaitan dengan geotermal, geotermal mungkin baru satu dua bulan ini, melompat banyak saham di bursa kita, melompat sampai 7 kali, melompat sampai 10 kali gara-gara dia berada di lingkaran green energy. Banyak investor yang mengejar ke ini geotermal, solar panel, power plant, hydropower, ini investasi-investasi ke depan yang sangat menjanjikan,” jelasnya.

Dalam acara tersebut, hadir juga para gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia. Presiden Jokowi pun meminta agar para kepala daerah dapat mendorong investasi di daerahnya, utamanya agar investasi di luar Jawa makin besar lagi dibandingkan di Pulau Jawa meskipun saat ini investasi di luar Jawa telah lebih besar yakni 52% daripada di Pulau Jawa 48%.

“Tugas gubernur, bupati, wali kota, kepala PPSP mendorong agar investasi di luar Jawa makin besar. Juga tugas pemerintah menyiapkan infrastrukturnya karena di luar Jawa juga memerlukan itu,” tandasnya. (HAP)

Baca Juga: KPU Sebut Jokowi Berhak Ikut Kampanye, tapi Harus Izin ke Presiden

Baca Juga: SETARA Institute-INFID Berikan Tujuh Rekomendasi HAM, untuk Jokowi dan Pemerintahan Baru