CARITAU JAKARTA - PP Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada unsur pimpinan maupun anggota masuk dalam tim sukses capres-cawapres. Meski demikian, mereka harus menanggalkan posisinya dalam kepengurusan maupun jabatan yang diemban dalam organisasi, termasuk sebagai rektor perguruan tinggi di lingkungan Muhammadiyah.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti. Menurutnya, aturan, anggota maupun unsur pimpinan persyarikatan harus nonaktif jika menjadi tim sukses, sudah menjadi kebijakan dari organisasi.

"Sudah ada kebijakan dari PP Muhammadiyah bahwa mereka yang menjadi tim sukses, apalagi mereka yang menjabat sebagai pimpinan di amal usaha dan pimpinan persyarikatan, maka mereka nonaktif dari jabatannya," katanya, Minggu (19/11/2023).

Setelah seluruh tahapan Pemilu 2024 usai, PP Muhammadiyah mempersilakan mereka kembali menduduki jabatan atau kepengurusan seperti semula.

"Bagi yang menjadi calon anggota legislatif kalau mereka terpilih, maka mereka diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan, apakah kembali sebagai pimpinan persyarikatan atau amal usaha atau mereka memilih aktif penuh sebagai anggota legislatif," tutur Mu'ti.

Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Izzul Muslimin menambahkan aturan itu berlaku dan harus dipatuhi seluruh pengurus mulai dari jenjang pimpinan pusat sampai level ranting.

"Sehingga tidak perlu ada satu semacam tarik-menarik gitu ya sehingga mudah-mudahan bisa dipahami," kata dia.

Izzul juga mengingatkan seluruh warga persyarikatan agar silaturahim di lingkungan Muhammadiyah tidak terganggu dengan Pemilu 2024 yang merupakan agenda rutin lima tahunan itu.

"Jangan membawa persoalan politik itu di lingkungan dalam Muhammadiyah. Silakan punya pilihan dan punya preferensi politik yang berbeda-beda tetapi di lingkungan Muhammadiyah kita tetap satu sebagai warga Muhammadiyah," ucap dia. (DID)