CARITAU JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dipastikan menjadi pemenang pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 di Provinsi DKI Jakarta dengan meraih 18 kursi dari 106 kursi di DPRD, mengalahkan petahana PDIP yang memperoleh 16 kursi. Perolehan suara PKS itu naik 2 kursi hasil Pileg 2019, sementara PDIP turun 9 kursi.

Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Tahun 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, PKS meraih 1.012.028 suara.

Perolehan suara PKS itu merupakan tertinggi mengalahkan PDIP di urutan kedua dengan 850.174 suara. Sementara Partai Gerindra di urutan ketiga dengan 728.297 suara.

Berdasarkan penghitungan raihan suara per daerah pemilihan (dapil) menggunakan metode Sainte Lague, PKS menjadi partai yang terbanyak menguasai kursi DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dari total 106 kursi yang diperebutkan di 10 dapil, PKS berhasil meraih 18 kursi. Sementara PDIP meraih 16 kursi, dan Gerindra 14 kursi atau turun 5 kursi dari Pileg 2019.

Selanjutnya Partai Nasdem meraih 11 kursi, PKB, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN) masing-masing mendapat 10 kursi.

Berikutnya, Partai Demokrat dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masing-masing meraih delapan kursi. Sedangkan Partai Perindo dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meraih satu kursi.

Dengan perolehan itu, PKS tentu saja menyegel kursi Ketua DPRD DKI 2024-2029. Adapun kursi Wakil Ketua DPRD Jakarta akan diduduki oleh anggota Fraksi PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Satu kursi berikutnya diperebutkan PKB, Golkar, dan PAN.

Aroma Perubahan di Jakarta

Berdasarkan perolehan tersebut, PKS hanya butuh satu partai sebagai rekan koalisi untuk bisa memenuhi syarat mimimal 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% akumulasi perolehan suara sah dalam Pileg DPRD untuk bisa mengusung kandidat di Pilkada 2024.

Pihak DPP PKS mulai menseleksi tokoh yang akan diusung di Pilkada DKI Jakarta pada 14 November 2024 mendatang.  Sedikitnya ada lima tokoh masuk dalam radar DPP PKS yang masuk bursa cagub DKI.

"Kalau nama ada lima besar, baik dari internal maupun eksternal, tapi belum bisa dibuka sekarang. Tentu waktunya nanti akan disampaikan," kata Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid.

Menangnya PKS di Jakarta, tentu membawa aroma perubahan di Pilkada Jakarta.

Terlebih, tiga partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan pendukung paslon AMIN ingin menguatkan kembali dari koalisi nasional ke Gubernur Jakarta, setelah mengalami kenaikan suara signifikan dalam Pemilihan Legislatif 2024.

"Kebetulan PKS dapat amanah dari warga Jakarta jadi pemenang. Dengan 18 kursi, kita akan sekuat tenaga untuk in line dengan gubernurnya. Menang legislatif menang gubernur, sehingga perubahan Jakarta akan semakin muda, karena eksekutif legislatif insyaallah akan kita kuasai bersama," kata Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Khoirudin.

Saat ditanya calon gubernur Jakarta yang akan diusung, kata Khoirudin, PKS tidak mempermasalahkan sosok Cagub di luar kader. Terpenting, kandidat Cagub harus berpegang pada platform dan cita-cita bernegara.

"Buat PKS, bukanlah harus selalu dari kader PKS. Kita berpegang pada platform, cita cita berpegang pada bernegara. Siapa saja yang bisa menjalankan platfrom, silakan jadi gubernur DKI Jakarta. Siapa saja. Jadi kita membuka diri, yang pasti kita godok orangnya. Insyaallah kita umumkan pada waktunya setelah pengumuman pemilu dilakukan oleh KPU," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris DPW Nasdem, Wibi Andrino, juga menegaskan hal sama. Permasalahan Jakarta ke depan semakin kompleks, sehingga harus dipastikan pemerintahan dipegang sosok yang berpihak kepada masyarakat.

Menurutnya, Jakarta ke depan bukan lagi menjadi ibu kota negara. Bahkan saat ini sedang digodok bertranformasi menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Untuk itu, koalisi perubahan akan tetap bersama dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.

"Kita paham ke depan problematika akan semakin komplek, mulai dari isu-isu yang hari ini happening tentang RUU DKJ tentang aglomerasi. Kami ingin pastinya pemerintahan ke depan berpihak kepada masyarakat, terutama masyarakat kecil di DKI Jakarta," katanya.

Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim, bahkan mengatakan bahwa NasDem, PKB dan PKS sudah berikhtiar mengusung bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur yang sama di Pilkada Jakarta yang akan berlangsung 27 November.

Hasil dari hitungan KPU DKI menyebutkan, kalau PKS menjadi juara di Jakarta. PKS memperoleh 18 kursi, NasDem 11 kursi dan PKB 10 kursi. Jika ditotal, maka jumlah kursi Koalisi Perubahan di Kebon Sirih mencapai 39 dari 106. Artinya, koalisi ini sangat bisa mengajukan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta.

KIM Jadi Ancaman

Meski Koalisi Perubahan mengamankan tiket di Pilgub DKI, namun tampaknya langkah memenangi Pilkada tetapkalah tak mudah. Maklum saja, partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) pendukung Prabowo-Gibran, yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat dan PSI bisa menjadi ancaman. Apalagi mereka sukses di Pilpres 2024, dan bisa menjadi modal menang di Pilkada DKI Jakarta.

KIM bahkan telah menggaungkan duet Ahmed Zaki Iskandar dan Ahmad Riza Patria di Pilkada DKI Jakarta. Pasangan Ketua DPD Golkar DKI bersama Ketua DPD Gerindra DKI itu dinilai sebagai manifestasi Koalisi Pendukung Prabowo-Gibran, yang menitis di Jakarta.

Bersatunya partai koalisi pendukung Prabowo-Gibran di DKI tak bisa dipandang sebelah mata karena total mereka memiliki 50 kursi, yakni Gerindra 14 kursi, Golkar 10 kursi, PAN 10 kursi, Demokrat dan PSI masing-masing 8 kursi.

Wacana memunculkan Zaki-Riza kian mulus setelah para Ketua Umum parpol KIM, berwacana membentuk koalisi permanen untuk menghadapi Pilkada serentak 2024.

Kabarnya saat ini tengah dilakukan pemetaan daerah yang memungkinkan untuk dihadapi dengan kerja sama antarsesama pengusung Prabowo-Gibran, atau dengan partai politk lain di luar KIM.

"Dalam beberapa percakapan dengan teman-teman koalisi, tercetus tekad untuk melanjutkan kebersamaan ini sampai agenda-agenda politik berikutnya, termasuk Pilkada Jakarta di akhir tahun 2024,” kata Wakil Ketua DPD Golkar DKI, Adhinusa.

Menurutnya, kekompakan KIM yang beranggotakan Partai Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, dan PSI, bersama dengan relawan-relawan, telah membuktikan keefektifan mereka dalam mendongkrak perolehan suara Prabowo-Gibran di Jakarta.

“Kekompakan ini dianggap sebagai kunci kesuksesan yang akan dipertahankan dalam kontestasi politik mendatang,” tegasnya.

Wajar saja hal itu disampaikan elite Golkar, mengingat Jakarta merupakan basis pendukung Anies Baswedan.

Berdasarkan Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Provinsi DKI Jakarta, pasangan Prabowo-Gibran menang tipis dibanding paslon Anies-Muhaimin, 2.692.011 suara atau setara 41,67% melawan 2.653.762 suara atau 41,07%.

Keunggulan pasangan Prabowo-Gibran di Jakarta ini bisa dilihat secara objektif sebagai kerja keras tim suksesnya.

Berbeda dengan PDIP. Meski perolehan suara di Jakarta lumayan tinggi, namun PDIP tak mungkin mengusung calon gubernur tanpa partai pendukung. Apalagi, perolehan kursi rekan partai koalisi di Pilpres 2024, yakni PPP dan Perindo tak mencukupi untuk mengusung 'kandidat gubernur'.

Jika PDIP tetap ingin menjadi peserta Pilkada di Jakarta, maka partai banteng moncong putih itu harus melakukan lobi tingkat dewa. Atau dengan kata lain, partai yang dinakhodai Megawati Soekarnoputri itu harus rela nderek koalisi lain. (WAHYU PRADITYA PURNOMO)

Baca Juga: Awasi Pemilu Susulan di Demak, Bawaslu Instruksikan Jajaran Perhatikan Kesehatan Pengawas  

Baca Juga: Pemungutan Suara Ulang di Banten