CARITAU JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun Buku 2023, di Ruang Auditorium BPK RI, Jakarta Pusat, pada Selasa (23/1/2024).

Pertemuan tersebut dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagai acuan evaluasi bagi seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, dengan melakukan pengawasan atas laporan keuangan dan pengelolaan aset, agar menciptakan good goverment.

Pj Heru yang mewakili Pemerintah Daerah di wilayah kerja Pimpinan V BPK RI, mengapresiasi pelaksanaan entry meeting tersebut.

"Dengan pelaksanaan entry meeting yang lebih awal, diharapkan akan memberikan waktu yang cukup bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan penyajian laporan keuangan. Hal ini juga dalam rangka meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian, sebagai pemenuhan persyaratan tata kelola pemerintahan dan keuangan yang baik," kata Heru.

Dirinya menegaskan, seluruh Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mengoptimalkan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI dengan menyelesaikan berbagai evaluasi dalam proses tata kelola keuangan dan aset. Sehingga, tidak terjadi permasalahan yang berulang pada tahun selanjutnya.

"Kami, Pemerintah Daerah, menyadari bahwa pencapaian selama ini masih perlu ditingkatkan, agar terus menjadi lebih baik. Oleh karena itu, kami masih butuh bimbingan, saran, masukan, maupun koreksi yang membangun dari BPK RI. Sehingga, akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah dapat dipertahankan dan ditingkatkan," ungkapnya.

Selain itu, Heru juga mengapresiasi profesionalitas jajaran BPK RI dalam menjalankan peran dan tugas, melalui pemeriksaan dan rekomendasi perbaikan. Sehingga, Pemerintah Daerah merasa terbantu dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

"Kami berkomitmen untuk kooperatif dalam menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan, serta kami siap menjaga integritas selama pemeriksaan berlangsung. Semoga upaya kami dilancarkan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat," pungkasnya. (DID)