CARITAU JAKARTA - Rencana Pemprov DKI yang akan menerapkan jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) secara bertahap di 25 ruas jalan di ibu kota mendapat tanggapan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta Pusat Irwandi.

Irwandi menilai belum saatnya sistem ERP diberlakukan meski bertujuan menekan kemacetan di ibu kota. Menurutnya perekonomian masyarakat belum siap untuk diterapkannya jalan berbayar.

Baca Juga: Penampakan Rumah yang Dijadikan Lokasi Praktik Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat

"Perekonomian masyarakat belum siap untuk menerima sistem ERP," kata Irwandi dalam keterangannya, Sabtu (21/1/2023).

Irwandi yang juga mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini mengingatkan bahwa di Jakarta kendaraan roda empat atau mobil bukan lagi menjadi barang mewah, namun sudah menjadi kebutuhan pokok.

"Karena hampir 50 persen warga Jakarta punya kendaraan roda empat, walau tinggalnya di gang. Ini bisa kita lihat warga parkir mobil mereka di pinggir jalan," kata Irwandi.

Irwandi melanjutkan, meski penerapan sistem jalan berbayar sudah diwacanakan sejak 2016, namun program ini kurang pupular di masyarakat dan banyak dikeluhkan.

"Kita berharap Pemprov DKI mensosialisasikan dulu ke masyarakat apakah ini kehendaki atau sebaliknya," kata mantan Kadis PPUMKM DKI Jakarta ini.

Irwandi menyarankan Pj Gubernur DKI fokus mengurus bidang ekonomi, dimana saat ini daya beli masyarakat tengah merosot, sementara harga-harga kebutuhan pokok terus bergerak naik.

Menurut Irwandi, Pj Gubernur perlu menggerakkan dinas terkait, asisten bidang perekonomian dan BUMD pendukung, seperti Perumda Pasar Jaya, Perumda Tjipinang Food Station, serta Dharma Jaya untuk  melakukan persiapan menyambut Ramadan dan Idulfitri.

"Ketahanan pangan perlu digerakkan, termasuk UMKM, agar ekonomi terus menggeliat," demikian tutur Irwandi.

Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) di 25 ruas jalan bakal dilakukan secara bertahap. 

Heru menekankan saat ini regulasi ERP masih dibahas. Sementara ini, pihaknya tetap memprioritaskan pemanfaatan transportasi umum seperti MRT, LRT hingga Transjakarta untuk menekan kemacetan di ibu kota. (DID)

Baca Juga: Reuni Akbar Boedoet 145