CARITAU JAKARTA - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Adi Kurnia Setiadi mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta menggratiskan bus Transjakarta di seluruh koridor untuk menekan kemacetan lalu lintas yang kembali parah akhir-akhir ini.

Saat ini pelanggan bus Transjakarta dibebankan Rp3.500 untuk setiap perjalanan.

Adi mengatakan, fengan postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) hampir Rp 84 triliun pada tahun 2023, DKI Jakarta dirasa mampu menanggung biaya transportasi umum untuk masyarakat.

Baca Juga: Warga Apresiasi Penataan Kawasan Unggulan di Kuningan Timur

Usulan ini disampaikan karena berkaca pada pelayanan masyarakat lainnya yang sudah digratiskan Pemprov DKI, seperti kesehatan dan pendidikan.

"Penggratisan naik Transjakarta akan mendorong mobilitas masyarakat dari angkutan pribadi ke angkutan umum, karena dari segi finansial sangat menguntungkan masyarakat," kata Adi kepada wartawan, Kamis (2/3/2023).

Adi mengakui, selama ini operasional angkutan umum yang dikelola Pemprov DKI Jakarta memang mengandalkan dana subsidi atau public service obligation (PSO) sekitar Rp4,5 triliun pada 2023. Duit sebanyak itu untuk subsidi tiket Transjakarta sekitar Rp3,5 triliun, MRT Jakarta Rp650 miliar dan LRT Jakarta Rp350 miliar.

Adi meminta kepada Pemprov DKI Jakarta tidak perlu memikirkan soal PSO. Pasalnya, penyediaan angkutan umum merupakan kewajiban pemerintah kepada masyarakat.

"Kita tidak bicara PSO, tapi ini kan bukan moda transportasi yang cari setoran, tapi ini mobil angkutan umum dan ini moda transportasi kacamata Jakarta. Ini dibiayai oleh duit negara, yang mana duit negara ini atau APBD merupakan duit rakyat," ujar Adi.

"Saya harus pastikan duit rakyat ini, dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Tujuannya ke sana, uang APBD yang PSO-nya didistribusikan ke Transjakarta itu kan duit rakyat," sambungnya. (DID)

Baca Juga: Delapan Fraksi di DPR Tolak Sistem Proporsional Tertutup