CARITAU MOSKOW - Rusia bersama  tujuh pemimpin negara Afrika pada Jumat (4/8/2023) mendesak PBB untuk mengambil tindakan untuk melepaskan pengiriman 200 ribu ton pupuk Rusia yang tertahan di pelabuhan Eropa agar bisa segera dikirim ke Afrika.

Dalam pernyataan bersama yang diterbitkan di situs web Kremlin, presiden Komoro, Kongo, Mesir, Rusia, Senegal, Afrika Selatan, Uganda, dan Zambia mendesak PBB untuk segera melakukan langkah-langkah khusus untuk menghilangkan hambatan ekspor biji-bijian dan pupuk Rusia, sehingga memungkinkan pelanjutan implementasi penuh inisiatif Laut Hitam.

Baca Juga: Menlu Retno Desak Dewan HAM PBB Tangani Pelanggaran Israel di Palestina

"Para pemimpin juga meminta PBB untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk melepaskan 200 ribu ton pupuk Rusia yang diblokir di pelabuhan Uni Eropa untuk segera dikirim secara gratis ke negara-negara Afrika," tulis pernyataan tersebut..

Para pemimpin Afrika tersebut juga juga menyebutkan prakarsa perdamaian Afrika yang akan dilanjutkan demi "membuka pintu menuju perdamaian."

Diketahui sebelumnya, Juni, para pemimpin Afrika mengunjungi Rusia dan Ukraina dalam upaya untuk mengakhiri perang, yang telah berlangsung sejak Februari 2022.

Pembahasan tentang prakarsa perdamaian Afrika juga sempat dibahas di sela-sela KTT ke-2 Rusia-Afrika yang diadakan di St. Petersburg pada 27-28 Juli.

Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya telah menjanjikan akan memasok biji-bijian secara gratis ke Afrika setelah Moskow memutuskan menarik diri dari kesepakatan biji-bijian Laut Hitam.

Moskow menangguhkan partisipasi dalam perjanjian tersebut karena ada beberapa tuntutan mereka yang hingga kini belum terpenuhi, yaitu menghapuskan hambatan ekspor pupuk Rusia dan mengembalikan bank pertanian Rusia ke dalam sistem pembayaran internasional SWIFT.

AS Sebut Kesepakatan Laut Hitam Sarana Pemerasan Rusia

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mendesak Rusia untuk tidak menggunakan kesepakatan biji-bijian Laut Hitam sebagai sarana pemerasan.

Berbicara di hadapan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis (3/8), Blinken meminta semua anggota organisasi global itu untuk turut menekan Rusia.

"'Setiap anggota PBB harus memberitahu Moskow untuk berhenti menggunakan (kesepakatan) Laut Hitam untuk lakukan pemerasan, berhenti memanfaatkan orang-orang yang paling rentan di dunia, dan sudahi perang yang tidak masuk akal ini," ujar Blinken

Dia mengatakan harga biji-bijian telah meningkat lebih dari 8 persen di seluruh dunia sejak Rusia menarik diri dari kesepakatan tersebut pada 17 Juli 2023, dan mengabaikan kepentingan dunia.

Rusia beralasan tuntutannya dalam perjanjian itu belum juga terlaksana, mengacu pada penghapusan hambatan ekspor pupuknya dan pengembalian akses untuk Bank Pertanian Rusia dalam sistem pembayaran internasional SWIFT.

Blinken menyatakan konflik adalah pendorong terbesar kerawanan pangan, dengan kekerasan dan kerusuhan yang mendorong 117 juta orang ke dalam kemiskinan ekstrem pada tahun lalu.

Dia juga mendesak negara-negara untuk mendukung komunike bersama baru, yang katanya sudah ditandatangani oleh hampir 90 negara, untuk mengakhiri penggunaan kelaparan dan pangan sebagai senjata perang.

“Kelaparan tidak boleh dijadikan senjata,” kata Blinken.

Koordinator Pencegahan dan Penanggulangan Kelaparan PBB Reena Ghelani mengatakan jumlah orang yang menderita kerawanan pangan akut mencapai rekor seperempat miliar tahun lalu.

''Ini adalah krisis buatan manusia yang telah memburuk selama bertahun-tahun. Kita sekarang berada di titik kritis,'' ujar dia.

Kesepakatan Biji-Bijian Laut Hitam ditandatangani di Istanbul pada Juli 2022 oleh Rusia, Ukraina, PBB, dan Turki untuk menciptakan jalur aman pengiriman biji-bijian dari tiga pelabuhan Ukraina yang terletak di Laut Hitam.

Perjanjian itu telah membantu mengendalikan harga yang melonjak dan meredakan krisis pangan global dengan memulihkan pasokan gandum, minyak bunga matahari, pupuk, dan produk lainnya dari Ukraina--salah satu. (IRN)

Baca Juga: Penggemar K-Pop Bersatu Menentang Greenwashing Merek Fesyen Mewah di COP28