CARITAU JAKARTA - Pemerintah mempertimbangkan menghapus jalur zonasi dalam penerimaan siswa baru tahun ajaran 2024 mendatang. Hal tersebut dilakukan mengingat penerimaan peserta didik baru (PPDB) sempat menjadi polemik.

Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani mengakui, bahwa kebijakan PPDB telah menimbulkan masalah baru. Menurutnya, persoalan PPDB ini hampir terjadi di semua provinsi.

Baca Juga: Pimpinan MPR Kecewa Menteri Nadiem Hapus Pramuka dari Ekskul Wajib di Sekolah

"Sistem PPDB membuat sekolah yang tidak unggul menjadi semakin tidak unggul. Kami tadi menyampaikan tentang kebijakan PPDB, penerimaan peserta didik baru yang di banyak tempat menimbulkan problem baru," kata Muzani dikutip Kamis (10/8/2023).

Bahkan, kata Muzani, PPDB bahkan ada menimbulkan ketidakadilan di sejumlah tempat. Presiden menanggapi bahwa ini memang menjadi catatan bagi pemerintah.

"Nyatanya memang sungguh luhur, maksudnya mulia, maksud baik dari diselenggarakannya PPDB ini ternyata belum terjadi. Bahkan terjadi persoalan-persoalan hampir di semua provinsi,” tuturnya.

Atas panyampaian aspirasi tersebut, demikian Muzani, Jokowi mempertimbangkan untuk menghapus sistem zonasi PPDB tahun depan. Seperti apa nanti Presiden memutuskan, intinya adalah Gerindra ingin agar kebijakan ini dievaluasi dan disempurnakan.

"Karena PPDB ini maksudnya baik, tapi hasilnya masih jauh dari harapan. Artinya perlu penyempurnaan dalam pelaksanaan teknisnya, sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah seperti sebelumnya," tandasnya. (DID)

Baca Juga: Majelis Dzikir Nurul Wathon Dukung Prabowo-Gibran