CARITAU JAKARTA - Ketua DPP Bidang Teritorial dan Pemenangan Pemilu Partai NasDem, Effendy Choiri menegaskan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak bisa melarang kadernya untuk membentuk menentukan sikap politik, maupun berkoalisi dengan siapapun. 

Hal tersebut dia ungkapkan merespon sejumlah kritikan terhadap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin usai dideklarasikan sebagai Cawapres dari Anies Rasyid Baswedan di Pilpres 2024 mendatang.

Baca Juga: Pasangan Anies-Muhaimin Ikuti Putusan PHPU Pilpres 2024 di MK

"Kaitannya dengan NU. Jadi NU itu ada dua, istilah di dalam NU. Ada NU Subkurtural, ada NU Kultural. NU Kultural itu disebut sebagai Warga Nahdlyin. Mereka itu diperbolehkan, bahkan dengan strukturalnya NU juga itu khittoh. Artinya seluruh warganya mendukung partai politik apapun untuk koalisi Capres - Cawapres siapapun," kata dia di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2023).

Dia menjelaskan, warga NU berpedoman pada sembilan pokok, di antaranya berorientasi kepada kemaslahatan dan dilakukan secara akhlakul karimah. Untuk itu, lanjut dia, kebebasan berpolitik bisa saja jika itu tidak menyalahi pedoman tersebut.

"Sehingga warga NU bebas, mau kemana bebas. Jadi PBNU tidak bisa melarang, warganya kadernya itu berpartai dengan partai apa, koalisi dengan siapa. 

"Itu bebas, termasuk sikap Cak Imin, harus dibebaskan tidak boleh lagi didistorsi, tidak boleh lagi dicemooh-cemooh. Itu hak dia, apalagi sebagai pemimpin partai yang dilakukan oleh peradilan mereka nan sah," terangnya.

Selain itu, Gus Choi menuturkan alasan Partai NasDem memilih Cak Imin sebagai pendamping Anies adalah demi mendongkrak suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Diketahui, dua daerah tersebut masuk ke dalam tiga besar jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, serta banyak di antara penduduknya terafiliasi ke NU. 

Dia menjelaskan, terdapat survei khusus yang merekap bahwa mayoritas warga NU mendukung langkah dari Cak Imin. Hal ini tentunya dapat menaikkan elektabilitas Anies yang kuat di luar Pulau Jawa, namun anjlok di Jateng dan Jatim. 

"Ini (Muhaimin) adalah kader NU asli, tulen, bahkan darah biru, dijamin komitmennya, dijamin kesetiaannya. Sehingga kemudian mayoritas NU, Jawa Tengah kemudian Jawa Timur mendukung Cak Imin. Ketika itu terjadi maka, yang bolong dari Mas Anies bisa ditutupi dan InsyaAllah kita yakin pasangan Anies-Cak Imin akan menang," terangnya.

Gus Yahya Minta Capres-Cawapres Tidak Bawa Nama NU

Diberitakan sebelumnya, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, meminta Bacapres dan Bacawapres tidak mengatasnamakan Nahdlatul Ulama dalam Pemilihan Presiden 2024. “Jangan ada calon mengatasnamakan NU. Kalau ada calon mengatasnamakan (NU), kredibilitasnya atas nama perilakunya sendiri-sendiri, bukan atas nama NU,” ujar Gus Yahya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (2/9).

Gus Yahya menerangkan, secara struktural, NU maupun kyai-kyai NU juga tidak akan memberikan dukungan kepada calon tertentu.

“Kalau ada klaim, kiai-kiai NU merestui, itu sama sekali tidak betul. Selama ini tidak ada pembicaraan terkait calon presiden atau wakil presiden,” ungkapnya.

Kalaupun ada warga NU yang ingin mencalonkan diri, Gus Yahya mempersilakan untuk bisa berjuang lewat partai politik, bukan lewat NU. “Orang tahu NU ini punya warga banyak sekali. Survei Alvara 52,9 persen populasi muslim Indonesia mengaku NU,” terang dia.

Dia memastikan bahwa keputusan Muktamar NU, sebagai lembaga tidak akan ikut dukung mendukung dan juga tidak akan jadi kompetitor dalam politik. (RMA)

Baca Juga: Andi Amar: Generasi Milenial-Gen Z Masuk DPR RI, Kenapa Tidak?