CARITAU SURABAYA – Para kiai pondok pesantren Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur bakal menentukan kriteria sosok pemimpin yang layak dipilih menjadi presiden pada Pemilu 2024, melalui Rapat Pleno dan Musyawarah Alim Ulama yang digelar PWNU Jatim di Pondok Pesantren (Ponpes) Sunan Bejagung, Semanding, Tuban, Rabu (30/3/2022).

“Jadi hal pokok itu adalah membahas program kerja semua badan otonomi yang ada di Jawa Timur. Kemudian juga ada silaturahmi para kiai, habib dan ulama, juga mengundang para masyayikh (penerus para guru), baik dari mustasyar maupun syuriah NU Jatim. Itu untuk otonomi membahas hal kepemimpinan 2024 dari pandangan warga NU,” kata Ketua Panitia Nasruddin Ali kepada Caritau.com, Senin (28/3/2022).

Baca Juga: Marak Kasus Perundungan di Pondok Pesantren, Menteri PPA Bilang Begini

Hal senada disampaikan KH Abdul Matin Jawahir, Wakil Rais Syuriah PWNU Jatim.

“Para kiai pesantren mempunyai komitmen terhadap persoalan bangsa dan negara dalam koridor politik kebangsaan. Nah, meskipun hajatan demokrasi baru pada 2024, tapi kami perlu memberikan panduan kepada umat,” tutur KH Abdul Matin Jawahir.

Menurut Nasruddin Ali, pembahasan tentang sosok pimpinan 2024 sesuai kriteria para kiai dan warga Nahdliyin harus dipersiapkan karena jangka waktu menuju Pemilu 2024 relatif hanya tinggal setahun.

“Kan Pemilu digelar awal 2024. Apalagi sikap dari PWNU Jatim sudah tegas menyatakan sikap menolak untuk penundaan Pemilu,” katanya.

PWNU Jatim merasa perlu segera membuat kriteria sosok pemimpin karena faktanya hampir 80% warga Jatim merupakan Nahdliyin, sehingga bisa disebut warga NU Jatim merupakan representasi warga NU seluruh Indonesia.

“Tapi dalam pembahasan kita tetap akan membatasi tidak akan menyebut nama, hanya sebatas kriteria-kriteria bagi calon presiden yang sesuai dengan harapan warga Nahdliyin,” ujarnya.

Nantinya para kiai dari berbagai wilayah di Jatim bakal memberikan pandangannya.

“Beberapa kabupaten akan diwakili oleh para kiai-kiai sepuh untuk memberi masukan dan rencananya akan dirumuskan sebagai masukan untuk siapapun yang ingin menjadi pemimpin Indonesia ke depan,” tambahnya.

Pemilu Sesuai Jadwal

Penetapan kriteria pemimpin berdasarkan sikap para kiai sepuh NU jatim tampaknya merupakan tindak lanjut kajian Lakpesdam NU Jawa Timur dengan tema ‘Polemik Penundaan Pemilu 2024’ yang digelar Kamis (24/3/2022).

KH Abdussalam Shohib, Wakil Ketua PWNU Jawa Timur mengatakan, NU sebagai organisasi masyarakat yang cukup didengar di peta politik harus memiliki sikap yang jelas terkait isu penundaan Pemilu 2024.

"NU bertanggung jawab untuk bangsa dengan menjaga demokrasi yang telah dirintis oleh para pendahulu kita. Jangan sampai kemudian kesannya NU hanya ikut-ikutan, ketika bertemu dengan yang pro ikut pro dan sebaliknya, sehingga terlihat tidak bisa memberikan sikap yang tegas," kata Gus Salam, panggilan akrabnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang itu menegaskan bahwa PWNU Jawa Timur memberikan rekomendasi agar Pemilu dilaksanakan sesuai jadwal.

"Dengan alasan bahwa demokrasi harus kita jaga bersama, maka tentu PWNU Jawa Timur dengan tegas dan jelas menolak pemilu ditunda karena melanggar konstitusi," tegasnya.

Sementara terkait rencana Musyawarah Alim Ulama pada Rabu lusa, dijadwalkan hadir para ulama dan kiai pesantren, selain itu juga para tokoh Forkompinda Jawa Timur.

Rais Syuriah PWNU Jatim KH M Anwar Manshur dan Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar dijadwalkan hadir bersama jajaran pengurus. Juga utusan badan otonom (Banom) seperti Muslimat, Fatayat, GP Ansor, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri NU (IPPNU), Sarbumusi, Pagar Nusa, dan lembaga-lembaga di lingkungan PWNU Jatim juga diundang.(BIM)

Baca Juga: PLN Paparkan Strategi Percepatan NZE di Jawa Timur