CARITAU JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, bertempat di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, pada Selasa (7/11/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Panglima didampingi KASAD Jenderal TNI Agus Subiyanto, KASAL Laksamana TNI Muhammad Ali, dan KASAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Baca Juga: Hasil Paripurna DPR RI Setujui Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI

Dalam rapat kerja tersebut, membahas persiapan TNI dalam mendukung pengamanan Pemilu 2024 dan rencana kontijensi dalam pengamanan Pemilu tahun 2024.

Kepada Komisi I DPR RI, Yudo melaporkan bahwa dalam pengamanan pemilu, tugas pokok TNI adalah melaksanakan operasi perbantuan kepada Polri, dalam rangka pengamanan Pemilu 2024. Hal itu kata dia, sesuai dengan undang-undang TNI dalam rangka operasi militer selain perang guna mewujudkan situasi nasional yang aman tertib dan lancar.

"Konsep operasi tersebut adalah melaksanakan pengamanan Pemilihan Presiden dan Legislatif dan kepala daerah serentak tahun 2024 di wilayah Indonesia dengan titik berat mengamankan tahapan penyelenggaraan dengan mengarahkan kekuatan atas permintaan," kata Panglima Yudo.

Dalam melaksanakan operasi pengamanan Pemilu, Laksamana TNI Yudo mengatakan, TNI akan mengerahkan prajurit TNI sejumlah 446.516 dari TNI AD, TNI AL dan TNI AU.

"Seluruh personil tersebut akan dibagi di berbagai tahapan Pemilu yang sudah disusun serta direncanakan oleh KPU, nantinya akan tersebar baik di ibukota maupun di seluruh wilayah Indonesia,” jelasnya.

Dikatakannya, bahwa selain personel, TNI juga akan menyiapkan dan menyiagakan alutsista yang dimiliki, dengan jumlah dan jenis sesuai kebutuhan masing-masing yang akan dituangkan dalam rencana operasi pengamanan Pemilu.

“Alutsista TNI kita siapkan untuk mendukung logistik Pemilu, dalam hal ini pasti untuk distribusi ke pulau-pulau terluar. Secara rutin setiap ada Pemilu, kita bisa dilibatkan baik kapal maupun pesawat TNI,” pungkasnya. (DID)

Baca Juga: TNI Minta Tambahan Anggaran Kontijensi Rp250 Miliar untuk Pengamanan Pemilu 2024