CARITAU MAKASSAR  - Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Kawal Pemilu 2024 Sulawesi Selatan (Sulsel) menemukan sejumlah dugaan kecurangan pada pencoblosan dan perhitungan suara Pemilu 2024 di beberapa daerah di Sulsel.

Aktivis OMS Kawal Pemilu 2024 Sulsel Muh. Chaidir mengatakan, temuan pelanggaran itu salah satunya seperti adanya oknum KPPS yang mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan Capres dan Cawapres tertentu.

"Itu salah satu temuan kami di lapangan ya, tidak ada juga transparansi soal jumlah DPT (daftar pemilih tetap) di tiap TPS sebelum dilakukan penghitungan suara," ungkapnya saat menggelar Konferensi Pers di Makassar, Jum'at (16/2/2024) sore.

Selain itu, temuan yang lain seperti waktu pencoblosan yang terlambat nyaris di semua wilayah Makassar, tapi pada saat penutupan waktu pencoblosan dilakukan tepat waktu.

"Ada temuan kami terkait surat suara yang tercoblos di wilayah Makassar, Maros dan Gowa. Serta kota suara tidak tersegel," ujarnya.

Temuan lain soal teknis registrasi di saat proses pemungutan suara di TPS tapi tidak diumumkan secara detail, itu berdampak beberapa pemegang hak pilih masuk DPT dan memperoleh undangan tapi tidak bisa menggunakan gak suaranya karena ditolak.

"Yang kami temukan beberapa TPS itu juga tidak memiliki kelengkapan rekapitulasi form C, sehingga hasil pemungutan suara dapat dimanipulasi. Banyak TPS juga tak aksesibel bagi pemilih berkebutuhan khusus, seperti bagi lansia dan disabilitas," terang Chaidir.

Chaidir menambahkan, terkait penginputan hasil penghitungan suara di aplikasi Sirekap milik KPU RI juga tidak valid, dan bahkan di aplikasi ini menguntungkan Paslon tertentu.

"Penginputan angka hasil penghitungan di aplikasi ini tidak valid, padahal pembuatan aplikasi ini menggunakan dana publik yang seharusnya memberikan informasi yang itu valid dan benar kepada publik," tandasnya. (KEK)