CARITAU RIYADH - Menindaklajuti agresi Israel ke Palestina, negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan negara Liga Arab menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) gabungan luar biasa di Riyadh, Arab Saudi, Sabtu (11/11/2023) kemarin.

Presiden RI Joko Widodo pun hadir dalam KTT tersebut. KTT di Riyadh ini mengadopsi resolusi agresi Israel terhadap rakyat Palestina.

Baca Juga: Warga Dunia Bersama Gaza, Aksi Damai di Seluruh Penjuru Kutuk Agresi Israel

KTT yang berakhir pada Sabtu (11/11/2023) ini menghasilkan beberapa putusan yang di antaranya berisi kecaman agresi Israel terhadap Jalur Gaza dan kejahatan perang yang tidak manusiawi. Demikian disampaikan Kantor berita Saudi, SPA pada Minggu (12/11/2023).

Forum tersebut menegaskan kembali semua resolusi OKI dan Liga Arab mengenai perjuangan rakyat Palestina dan wilayah Arab yang diduduki serta mengingat kembali semua resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi internasional lainnya terkait perjuangan rakyat Palestina, kejahatan pendudukan Israel, dan hak rakyat Palestina atas kemerdekaannya.

Kemudian, menyambut baik Resolusi Majelis Umum PBB A/ES-10/L.25 yang diadopsi pada sidang darurat kesepuluh tanggal 26 Oktober 2023.

Dalam hal ini, OKI dan Liga Arab menganggap Israel dengan kekuatan pendudukannya bertanggung jawab atas berlanjutnya dan memperburuknya konflik.

Setidaknya ada 31 keputusan dalam resolusi tersebut. Negara-negara yang hadir dalam KTT luar biasa ini menuntut penghentian agresi Israel terhadap rakyat Palestina dengan segara dan menolak perang balasan sebagai pembelaan diri atau pembenaran dengan dalih apa pun.

Mereka juga menyerukan kepada PBB untuk mengambil keputusan tegas dan mengikat untuk menghentikan agresi. Mereka menganggap kelambanan PBB merupakan keterlibatan yang memungkinkan Israel melanjutkan 'agresi brutalnya' terhadap orang-orang tak bersalah.

"Menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengambil keputusan tegas dan mengikat yang memaksakan penghentian agresi dan mengekang otoritas pendudukan kolonial yang melanggar hukum internasional, hukum humaniter internasional, dan resolusi legitimasi internasional, yang terbaru adalah Resolusi Majelis Umum PBB No. A/ES-10/L.25 tanggal 26/10/2023. Kelambanan dianggap sebagai keterlibatan yang memungkinkan Israel melanjutkan agresi brutalnya yang membunuh orang-orang yang tidak bersalah, anak-anak, orang tua, dan wanita, serta mengubah Gaza menjadi kehancuran," bunyi salah satu putusan resolusi.

KTT ini juga menghasilkan putusan berupa seruan bagi semua negara untuk berhenti mengekspor senjata dan amunisi kepada otoritas Israel untuk membunuh rakyat Palestina dan menghancurkan rumah, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya.

Indonesia sebagai salah satu negara yang hadir dalam KTT luar biasa tersebut, mendapat amanah untuk memulai tindakan internasional untuk menghentikan perang di Gaza dan menekan proses politik yang nyata dan serius.

Berikut Hasil Resolusi Agresi Israel terhadap Rakyat Palestina 

Resolusi Agresi Israel terhadap Rakyat Palestina

Kami, para pemimpin negara dan pemerintahan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Liga Negara-negara Arab, telah memutuskan untuk menggabungkan dua pertemuan puncak yang telah diputuskan untuk diadakan oleh OKI dan Liga Arab. Hal ini dilakukan sebagai tanggapan atas undangan baik dari Kerajaan Arab Saudi (ketua kedua KTT) dan Negara Palestina. Kami menyatakan sikap bersama mengutuk agresi brutal Israel terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza dan di Tepi Barat, termasuk Al-Quds Al-Sharif. Kami menegaskan bahwa kita harus bersama-sama mengatasi agresi ini dan bencana kemanusiaan yang diakibatkannya. Kami berupaya untuk menghentikan dan mengakhiri segala praktik ilegal Israel yang melanggengkan pendudukan dan merampas hak-hak rakyat Palestina, terutama hak atas kebebasan dan hak untuk memiliki Negara berdaulat yang merdeka di seluruh wilayah nasionalnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Penjaga Dua Masjid Suci, Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, Raja Kerajaan Arab Saudi, dan Yang Mulia Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Putra Mahkota dan Perdana Menteri, atas keramahan mereka.

Kami menegaskan kembali semua resolusi Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Liga Arab mengenai perjuangan Palestina dan seluruh wilayah Arab yang diduduki.

Kami mengingat kembali semua resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional lainnya mengenai perjuangan Palestina, kejahatan pendudukan Israel dan hak rakyat Palestina atas kebebasan dan kemerdekaan di seluruh wilayahnya, yang telah diduduki sejak tahun 1967 dan merupakan satu-satunya wilayah geografis yang diduduki. satuan.

Kami menyambut baik Resolusi Majelis Umum PBB A/ES-10/L.25 yang diadopsi pada sidang darurat kesepuluh pada tanggal 26 Oktober 2023.

Kami menegaskan pentingnya perjuangan Palestina dan pendirian kami dengan segenap kekuatan dan kemampuan kami sebagai saudara rakyat Palestina dalam perjuangan sah mereka untuk membebaskan seluruh wilayah pendudukan mereka dan untuk memenuhi semua hak asasi mereka. Hal ini khususnya mencakup hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan untuk hidup dalam negara merdeka dan berdaulat di perbatasan tanggal 4 Juni 1967 dengan Al-Quds Al-Sharif sebagai ibu kotanya.

Kami menegaskan kembali bahwa perdamaian yang adil, abadi dan komprehensif, yang merupakan pilihan strategis, adalah satu-satunya cara untuk membangun keamanan dan stabilitas bagi semua masyarakat di kawasan dan melindungi mereka dari siklus kekerasan dan perang. Kami tekankan, hal ini tidak akan tercapai tanpa mengakhiri pendudukan Israel dan menyelesaikan permasalahan Palestina berdasarkan solusi dua negara.

Kami menegaskan bahwa tidak mungkin mencapai perdamaian regional tanpa mengabaikan perjuangan Palestina atau berupaya mengabaikan hak-hak rakyat Palestina. Kami menekankan bahwa Inisiatif Perdamaian Arab, yang didukung oleh Organisasi Kerja Sama Islam, merupakan referensi penting untuk mencapai tujuan ini.

Kami menganggap Israel, kekuatan pendudukan, bertanggung jawab atas berlanjutnya dan memperburuk konflik, yang merupakan akibat dari pelanggaran hak-hak rakyat Palestina, serta kesucian Islam dan Kristen. Hal ini juga merupakan akibat dari kebijakan dan praktik agresif yang sistematis, langkah-langkah sepihak ilegal yang melanggengkan pendudukan, melanggar hukum internasional, dan menghalangi terwujudnya perdamaian yang adil dan komprehensif.

Kami menegaskan bahwa Israel, dan semua negara di kawasan ini, tidak akan menikmati keamanan dan perdamaian kecuali Palestina menikmati hak mereka dan mendapatkan kembali semua hak mereka yang dirampas. Kami menekankan bahwa berlanjutnya pendudukan Israel merupakan ancaman terhadap keamanan dan stabilitas kawasan serta keamanan dan perdamaian internasional.

Kami mengutuk segala bentuk kebencian dan diskriminasi, serta semua tindakan yang melanggengkan kebencian dan ekstremisme.

Kami memperingatkan dampak buruk dari agresi balasan Israel terhadap Jalur Gaza, yang merupakan kejahatan perang, dan kejahatan biadab yang juga dilakukan di Tepi Barat dan Al-Quds Al-Sharif.

Kami memperingatkan bahaya nyata dari perluasan perang sebagai akibat dari penolakan Israel untuk menghentikan agresinya dan ketidakmampuan Dewan Keamanan untuk menegakkan hukum internasional untuk mengakhiri agresi ini.

Kami memutuskan untuk:

Mengecam agresi Israel terhadap Jalur Gaza dan kejahatan perang serta pembantaian barbar, tidak manusiawi dan brutal yang dilakukan oleh pemerintah pendudukan kolonial terhadap Jalur Gaza dan rakyat Palestina di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Al-Quds Timur. Kami menuntut penghentian agresi ini segera.

Menolak menggambarkan perang pembalasan ini sebagai pembelaan diri atau membenarkannya dengan dalih apa pun.

Hancurkan pengepungan di Gaza dan segera terapkan konvoi bantuan kemanusiaan Arab, Islam, dan internasional, termasuk makanan, obat-obatan, dan bahan bakar ke Jalur Gaza. Kami menyerukan kepada organisasi-organisasi internasional untuk berpartisipasi dalam proses ini, menekankan perlunya mereka masuk ke wilayah tersebut dan untuk melindungi tim mereka agar memungkinkan mereka untuk sepenuhnya memenuhi peran mereka. Kami menegaskan perlunya mendukung Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Mendukung semua langkah yang diambil Republik Arab Mesir untuk menghadapi konsekuensi agresi brutal Israel di Gaza. Kami mendukung upayanya untuk menyalurkan bantuan ke wilayah tersebut dengan cara yang segera, berkelanjutan, dan memadai.

Menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengambil keputusan tegas dan mengikat yang memaksakan penghentian agresi dan mengekang otoritas pendudukan kolonial yang melanggar hukum internasional, hukum humaniter internasional, dan resolusi legitimasi internasional, yang terbaru adalah Resolusi Majelis Umum PBB No. A/ES-10/L.25 tanggal 26/10/2023. Kelambanan dianggap sebagai keterlibatan yang memungkinkan Israel melanjutkan agresi brutalnya yang membunuh orang-orang yang tidak bersalah, anak-anak, orang tua, dan wanita, serta mengubah Gaza menjadi kehancuran.

Menyerukan semua negara untuk berhenti mengekspor senjata dan amunisi kepada otoritas pendudukan yang digunakan oleh tentara mereka dan pemukim teroris untuk membunuh rakyat Palestina dan menghancurkan rumah, rumah sakit, sekolah, masjid, gereja dan seluruh kemampuan mereka.

Menyerukan Dewan Keamanan untuk segera mengeluarkan resolusi yang mengutuk penghancuran rumah sakit yang dilakukan Israel secara biadab di Jalur Gaza, terhambatnya obat-obatan, makanan dan bahan bakar serta terputusnya layanan penting seperti listrik, air, komunikasi dan akses internet. Tindakan hukuman kolektif ini merupakan kejahatan perang menurut hukum internasional. Kami menekankan perlunya menerapkan resolusi ini pada Israel, sebagai kekuatan pendudukan, untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional dan untuk segera menghentikan tindakan biadab dan tidak manusiawi ini. Kami menekankan perlunya pencabutan blokade yang telah diberlakukan Israel terhadap Jalur Gaza selama bertahun-tahun.

Menyerukan kepada Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional untuk menyelesaikan penyelidikan atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina di seluruh wilayah pendudukan Palestina, termasuk Al-Quds Timur. Kami menugaskan Sekretariat Jenderal OKI dan Liga Arab untuk menindaklanjuti pelaksanaan investigasi ini dan membentuk dua unit pemantauan hukum khusus untuk mendokumentasikan kejahatan Israel yang dilakukan di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023. Unit tersebut kemudian akan mempersiapkan proses hukum. tentang semua pelanggaran hukum internasional dan hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh Israel, kekuatan pendudukan, terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza dan wilayah pendudukan Palestina lainnya, termasuk Al-Quds Timur. Setiap unit wajib menyampaikan laporannya 15 hari setelah pembentukannya untuk disampaikan kepada Dewan Liga Arab di tingkat menteri luar negeri dan Dewan Menteri Luar Negeri OKI. Selanjutnya, laporan bulanan harus diserahkan setelahnya.

Mendukung inisiatif hukum dan politik bagi Negara Palestina untuk meminta pertanggungjawaban otoritas pendudukan Israel atas kejahatan mereka terhadap rakyat Palestina, termasuk proses pemberian pendapat di Mahkamah Internasional, dan mengizinkan komite investigasi yang dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Hak Asasi Manusia untuk melakukan penyelidikan. kejahatan ini tanpa halangan.

Menugaskan kedua sekretariat untuk membentuk dua unit pemantauan media untuk mendokumentasikan semua kejahatan yang dilakukan oleh otoritas pendudukan terhadap rakyat Palestina, serta platform media digital untuk mempublikasikan dan mengekspos praktik-praktik mereka yang tidak sah dan tidak manusiawi.

Menugaskan Menteri Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi, dalam kapasitasnya sebagai presiden KTT Arab dan Islam ke-32, bersama dengan mitra dari Yordania, Mesir, Qatar, Türkiye, Indonesia, Nigeria, dan Palestina, serta negara-negara berkepentingan lainnya, dan Sekretaris Jenderal kedua organisasi untuk segera memulai tindakan internasional atas nama semua negara anggota OKI dan Liga Arab untuk merumuskan langkah internasional untuk menghentikan perang di Gaza dan untuk menekan proses politik yang nyata dan serius untuk mencapai tujuan permanen. dan perdamaian komprehensif sesuai dengan referensi internasional yang ditetapkan.

Menyerukan kepada negara-negara anggota OKI dan Liga Arab untuk melakukan tekanan diplomatik, politik, dan hukum, dan mengambil tindakan pencegahan untuk menghentikan kejahatan yang dilakukan oleh otoritas pendudukan kolonial terhadap kemanusiaan.

Mengecam standar ganda dalam penerapan hukum internasional; memperingatkan bahwa dualitas ini secara serius melemahkan kredibilitas negara-negara yang melindungi Israel dari hukum internasional dan menempatkannya di atas hukum, serta kredibilitas tindakan multilateral, sehingga memperlihatkan selektivitas dalam menerapkan sistem nilai-nilai kemanusiaan; dan menekankan bahwa posisi negara-negara Arab dan Islam akan terpengaruh oleh standar ganda yang menyebabkan keretakan antara peradaban dan budaya.

Mengecam perpindahan hampir satu setengah juta warga Palestina dari wilayah utara ke selatan Jalur Gaza sebagai kejahatan perang berdasarkan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 dan Protokolnya tahun 1977; menyerukan kepada para pihak dalam Konvensi untuk secara kolektif mengecam dan menolak tindakan ini; menyerukan kepada seluruh organisasi PBB untuk menghadapi upaya otoritas pendudukan kolonial untuk melanggengkan kenyataan tidak manusiawi yang menyedihkan ini; dan menekankan perlunya segera memulangkan para pengungsi ini ke rumah dan wilayah mereka.

Menolak sepenuhnya dan sepenuhnya, sekaligus menentang secara kolektif, segala upaya pemindahan paksa, deportasi, atau pengasingan warga Palestina secara individu atau massal, baik di Jalur Gaza, Tepi Barat termasuk Al-Quds (Yerusalem), atau di luar wilayah mereka kepada pihak mana pun. tujuan, menganggapnya sebagai garis merah dan kejahatan perang.

Mengutuk pembunuhan dan penargetan warga sipil, sebagai sikap prinsip yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan sejalan dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan, dan menekankan langkah-langkah segera dan cepat yang harus diambil komunitas internasional untuk menghentikan pembunuhan dan penargetan warga sipil Palestina, di sebuah cara yang menegaskan kesetaraan mutlak dalam setiap kehidupan, menolak diskriminasi apa pun berdasarkan kebangsaan, ras, atau agama.

Tekankan perlunya pembebasan semua tahanan dan warga sipil; mengutuk kejahatan keji yang dilakukan oleh otoritas pendudukan kolonial terhadap ribuan tahanan Palestina; dan menyerukan kepada semua negara terkait dan organisasi internasional untuk memberikan tekanan agar kejahatan-kejahatan ini dihentikan dan penuntutan terhadap mereka yang bertanggung jawab.

Hentikan kejahatan pembunuhan yang dilakukan pasukan pendudukan dan terorisme pemukim serta kejahatan di desa-desa, kota-kota dan kamp-kamp pengungsi Palestina di Tepi Barat yang diduduki dan semua serangan terhadap Masjid Al Aqsa dan semua tempat suci Islam dan Kristen.

Tekankan kebutuhan Israel untuk memenuhi kewajibannya sebagai kekuatan pendudukan dengan menghentikan semua tindakan ilegal yang melanggengkan pendudukan, terutama pembangunan dan perluasan pemukiman, penyitaan tanah, dan pengusiran paksa warga Palestina dari rumah mereka.

Mengecam operasi militer yang dilancarkan oleh pasukan pendudukan terhadap kota-kota dan kamp-kamp Palestina; mengecam terorisme pemukim; dan mendesak masyarakat internasional untuk memasukkan kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi ini ke dalam daftar terorisme global, sehingga rakyat Palestina dapat menikmati semua hak yang diberikan kepada negara lain, termasuk hak asasi manusia, hak atas keamanan, hak untuk menentukan nasib sendiri, dan realisasi kemerdekaan negara mereka. di tanah mereka, dan penyediaan perlindungan internasional bagi mereka.

Mengecam serangan Israel terhadap tempat-tempat suci Islam dan Kristen di Yerusalem dan tindakan tidak sah Israel yang melanggar kebebasan beribadah; menekankan pentingnya menghormati status quo hukum dan sejarah yang ada di tempat-tempat suci; menekankan bahwa Masjid Al Aqsa/Al Haram Al Sharif, dengan luas keseluruhan 144.000 meter persegi, adalah tempat ibadah khusus umat Islam, dengan Awqaf Yordania dan Departemen Urusan Masjid Al-Aqsa menjadi satu-satunya otoritas sah eksklusif yang bertanggung jawab untuk mengelola, memelihara, dan mengatur akses ke Masjid Al Aqsa, dalam kerangka perwalian bersejarah Hashemite atas situs suci Islam dan Kristen di Yerusalem; dan mendukung peran Komite Al-Quds dan upayanya dalam mengatasi praktik otoritas pendudukan Israel di Kota Suci.

Mengecam ujaran kebencian dan tindakan yang ekstrimis dan rasis yang dilakukan oleh para menteri dalam pemerintahan pendudukan Israel, termasuk ancaman seorang menteri untuk menggunakan senjata nuklir terhadap rakyat Palestina di Gaza, dan menganggapnya sebagai ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional, sehingga memerlukan dukungan untuk tujuan konferensi tersebut. dalam pembentukan zona bebas senjata nuklir dan penghapusan semua senjata pemusnah massal lainnya di Timur Tengah, yang dilakukan dalam kerangka PBB dan tujuannya untuk mengatasi ancaman ini.

Mengutuk pembunuhan jurnalis, anak-anak, dan perempuan, penargetan petugas medis, dan penggunaan fosfor putih yang dilarang secara internasional dalam serangan Israel di Jalur Gaza dan Lebanon; mengecam pernyataan Israel yang berulang-ulang dan ancaman untuk mengembalikan Lebanon ke "Zaman Batu"; menekankan pentingnya mencegah perluasan konflik; dan menyerukan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia untuk menyelidiki penggunaan senjata kimia oleh Israel.

Tekankan bahwa Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) adalah satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina, dan serukan semua faksi dan partai Palestina untuk bersatu di bawah payungnya dan memikul tanggung jawab mereka di bawah kemitraan nasional yang dipimpin PLO.

Menekankan komitmen terhadap perdamaian sebagai pilihan strategis, yang bertujuan untuk mengakhiri pendudukan Israel dan menyelesaikan konflik Arab-Israel sesuai dengan hukum internasional dan keputusan sah yang relevan, termasuk Resolusi Dewan Keamanan PBB 242 (1967), 338 (1973), 497 (1981) , 1515 (2003), dan 2334 (2016); menekankan kepatuhan terhadap Inisiatif Perdamaian Arab tahun 2002 secara keseluruhan dan prioritasnya sebagai konsensus Arab yang bersatu dan landasan bagi setiap upaya revitalisasi perdamaian di Timur Tengah. Prasyarat bagi perdamaian dengan Israel dan pembentukan hubungan normal terletak pada diakhirinya pendudukan Israel atas seluruh wilayah Palestina dan Arab. Hal ini juga mencakup pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat penuh berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, memulihkan hak-hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk kembali ke tanah air, dan kompensasi bagi warga Palestina. pengungsi, menyelesaikan masalah mereka secara adil sesuai Resolusi Majelis Umum PBB 194 tahun 1948.

Menekankan kebutuhan mendesak bagi masyarakat internasional untuk meluncurkan proses perdamaian yang serius untuk mewujudkan solusi dua negara yang memenuhi semua hak sah rakyat Palestina, terutama hak mereka untuk mewujudkan negara merdeka dan berdaulat di sepanjang perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya dalam hal keamanan dan perdamaian bersama Israel, selaras dengan legitimasi internasional dan kerangka kerja lengkap Inisiatif Perdamaian Arab.

Tekankan bahwa kegagalan dalam menyelesaikan permasalahan Palestina selama lebih dari 75 tahun, kurangnya respon terhadap kejahatan pendudukan kolonial Israel, kebijakan-kebijakan yang disengaja yang melemahkan solusi dua negara melalui pembangunan dan perluasan permukiman, serta dukungan tanpa syarat kepada Israel dan melindunginya dari serangan Israel. akuntabilitas, serta mengabaikan peringatan yang terus-menerus mengenai bahaya mengabaikan kejahatan-kejahatan ini dan dampak seriusnya terhadap keamanan dan perdamaian internasional, telah memperburuk situasi.

Menolak segala usulan yang melanggengkan pemisahan Gaza dari Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan menekankan bahwa setiap pendekatan di masa depan terhadap Gaza harus berada dalam kerangka kerja menuju solusi komprehensif yang memastikan kesatuan Gaza dan Tepi Barat sebagai bagian dari perdamaian. Negara Palestina, yang harus terwujud sebagai entitas yang bebas, mandiri, berdaulat dengan ibukotanya di Yerusalem Timur di perbatasan pada tanggal 4 Juni 1967.

Seruan untuk menyelenggarakan konferensi perdamaian internasional, sesegera mungkin, yang melaluinya akan diluncurkan proses perdamaian yang kredibel berdasarkan hukum internasional, resolusi yang sah, dan prinsip tanah untuk perdamaian, dalam jangka waktu yang ditentukan dan jaminan internasional, yang pada akhirnya mengarah pada berakhirnya pendudukan Israel di wilayah Palestina sejak tahun 1967, termasuk Yerusalem Timur, Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki, Peternakan Shebaa, Perbukitan Kfar Shuba, dan pinggiran desa al-Mari di Lebanon, dan penerapan sistem dua negara larutan.

Mengaktifkan Jaring Pengaman Keuangan Arab dan Islam sejalan dengan keputusan sesi keempat belas Konferensi Tingkat Tinggi Islam dan resolusi KTT Arab, untuk memberikan kontribusi dan dukungan keuangan - ekonomi, keuangan, dan kemanusiaan - kepada pemerintah Negara Palestina dan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA). Tekankan perlunya memobilisasi mitra internasional untuk membangun kembali Gaza dan mengurangi kehancuran menyeluruh yang disebabkan oleh agresi Israel segera setelah penghentian konflik.

Menugaskan Sekretaris Jenderal Liga Arab dan OKI untuk mengawasi secara ketat implementasi resolusi tersebut dan menyajikan laporan mengenai hal tersebut pada sesi mendatang di dewan masing-masing. (DID)

Baca Juga: Presiden Jokowi Tegaskan RI Akan Lindungi WNI dan RS Indonesia di Gaza