CARITAU JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan tuduhan soal kecurangan Pemilu 2024 perlu disikapi melalui instrumen hukum.

"Karena kita negara hukum, jangan diselesaikan dengan cara-cara jalanan begitu," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Pernyataan Moeldoko ini menyikapi seruan pembentukan pengadilan rakyat disampaikan sejumlah akademisi serta aktivis hukum dan demokrasi untuk menegakkan etika dan konstitusi serta penguatan demokrasi di Indonesia usai pemilu.

Salah satunya disampaikan pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar kepada Universitas Gajah Mada (UGM) untuk memfasilitasi pengadilan rakyat terhadap praktik demokrasi yang dilakukan selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Moeldoko mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang telah dilengkapi sejumlah instrumen hukum dan penyelenggara, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Mahkamah Konstitusi.

"Proses-proses itu yang harus kita dukung," katanya.

Sebelumnya, para akademisi dan aktivis hukum dan demokrasi berkumpul di Balairung Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Selasa (12/3/2024) siang. Mereka menyuarakan penegakan etika dan konstitusi serta memperkuat demokrasi.

Salah satu peserta aksi, Pakar Hukum Administrasi UGM, Zainal Arifin Mochtar menegaskan, pentingnya menggelar pengadilan rakyat menyikapi situasi hukum dan konstitusi yang berkembang saat ini.

Hari ini, kata Zainal, DPR sudah memulai angket dan DPD sudah memulai Pansus terkait kecurangan Pemilu 2024. Lalu, apa yang akan dimulai oleh kita, akademisi?

"Bisakah nanti juga dilakukan di UGM, kita akan membuat yang namanya pengadilan rakyat," kata dia saat menyampaikan orasi dalam aksi Kampus Menggugat: Tegakkan Etika dan Konstitusi, Perkuat Demokrasi.

"Ketika lembaga negara tidak serius mengadili, tidak serius menjalankan sanksi, tidak serius melakukan penghukuman, rakyat harus mengambil itu dan melakukan pengadilan rakyat," lanjut dia.

Menurut dia, pengadilan rakyat sudah dilakukan di puluhan negara.

Zainal dalam kesempatan itu juga menyoroti tentang sekian lama oposisi dibonsai. Namun, saat ini, oposisi bangkit dan Insya Allah tanda demokrasi sehat.

Kedua, ia menyoroti arus kekuasaan tidak demokratis. Oleh sebab itu, kita harus membangun ulang arus demokrasi.

"Jangan biarkan demokrasi menuju arus yang terbalik," tegas dia.

Demokrasi bukan tidak pernah kalah, tetapi demokrasi membutuhkan perjuangan. MK telah membuat keputusan yang sangat brutal menjelang Pemilu dan kita tidak pernah tahu, apakah MK juga akan membuat keputusan yang sangat brutal saat mengadili sengketa Pemilu.

Dalam aksi juga disampaikan pernyataan sikap yang dibacakan oleh Prof Budi Setiadi Daryono dan Prof Wahyudi Kumorotomo. (DID)