CARITAU ROMA - Dokumentasi kebijakan pemerintah mengelola hutan dan lingkungan selama 2021-2022 yang dirangkum dalam The State of Indonesia's Forests (SOIFO) 2022, resmi diluncurkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 

Peluncuran SOIFO 2022 dilakukan di sela sidang The Committee on Forestry (COFO)-26, di kantor pusat FAO, Roma, Italia, pada (4/102022).

Baca Juga: UP Muara Karang jadi Pionir Sertifikat Pengurangan Emisi KLHK

"Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyiapan dan penyusunan publikasi ini," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (6/10/2022).

Peluncuran SOIFO 2022 ini dihadiri para Duta Besar Anggota FAO di Roma, Kepala Ekonom FAO Máximo Torero, Penasihat Iklim Senior Departemen Pertanian AS, Sean Babington, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari KLHK Agus Justianto dan Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Indroyono Soesilo.

Melalui SOIFO 2022 Menteri Situ Nurbaya ingin berbagi ide yang sama dengan SOFO 2022, dalam konteks Indonesia. SOFO 2022 merupakan dokumentasi kehutanan dunia yang dipublikasikan FAO.

Menteri Siti mengajak semua delegasi  berbagi pengalaman mengelola hutan secara lestari dan menyampaikan ide-ide tentang bagaimana berkolaborasi untuk menjadikan hutan dan penggunaan lahan lainnya sebagai kisah sukses dalam aksi iklim global.

"Semua upaya kami untuk mencapai FOLU Net Sink 2030 juga telah dituangkan dalam publikasi baru kami ini," ungkapnya.

Lebih lanjut, dilansir dari Antara, ia  menyampaikan Indonesia berpandangan bahwa hutan dan tata guna lahan memainkan peran penting dalam mitigasi serta adaptasi perubahan iklim. Indonesia menganggap Kehutanan dan Tata Guna Lahan (FOLU) sebagai sektor utama dalam mencapai target NDC.

Seperti yang diketahui, sebagian besar pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia akan dipenuhi oleh FOLU dan setelah melakukan analisis menyeluruh. Pemerintah Indonesia juga telah merumuskan sejumlah strategi untuk mencapai FOLU Net Sink 2030.

FOLU Net Sink 2030 Indonesia menggunakan tiga modalitas kerja yaitu Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Tata Kelola Lingkungan, dan Tata Kelola Karbon.

Sementara itu Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari KLHK Agus Justianto mengatakan hutan berperan penting dalam pemulihan pasca COVID-19 dan transisi menuju ekonomi berkelanjutan.

Untuk itu pemerintah kini mendorong implementasi multi-usaha kehutanan. "Pengembangan multi usaha kehutanan akan mengoptimalkan pemanfaatan hutan berkelanjutan yang mencakup hasil hutan kayu, non kayu, dan jasa lingkungan," katanya.

Untuk mendukung kebijakan multi usaha kehutanan, pemerintah melakukan penyederhanaan perizinan dan meningkatkan pelayanan.

Hal ini diharapkan bisa meningkatkan nilai ekonomi hutan, menggenjot kinerja ekspor, membuka lapangan pekerjaan, dan memicu kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu Ketua Umum APHI Indroyono Soesilo mengatakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di areal 30 juta hektare siap mendukung target pencapaian Net Sink Folu 2030.

"Serangkaian aksi mitigasi sedang disiapkan PBPH, dari menghindarkan deforestasi dan degradasi, penerapan PHL, perluasan hutan tanaman, rehabilitasi dan restorasi gambut serta perlindungan keanekaragaman hayati," katanya.

Dia menambahkan diperlukan USD14 miliar untuk pembiayaan aksi mitigasi tersebut. "Dari jumlah tersebut, sekitar 55% atau USD7,7 miliar berasal dari investasi swasta," katanya.

Lebih lanjut, Indroyono juga menegaskan perlunya kerja sama internasional untuk mendukung investasi tersebut. (IRN)

Baca Juga: KLHK Stop Kegiatan Empat Perusahaan Penyebab Polusi Udara di Jabodetabek