CARITAU JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, mengatakan regulasi terkait pelayanan perizinan satu pintu untuk acara seni (konser) dan olahraga masuk tahap finalisasi. 

Nantinya, dengan peraturan layanan satu pintu tersebut akan memangkas waktu perizinan menjadi 14-21 hari sebelum pelaksanaan acara.

Baca Juga: Ekraf Indonesia Butuh 600 Ribu Talenta Digital Tiap Tahun

“Memang ada di kami (perizinan) yang nantinya akan dibuatkan mekanisme perizinan satu pintu. Saat ini masih dalam tahap finalisasi dan kami juga sedang berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Ini akan uji coba di lima venue dahulu yang ada di Jabodetabek di antaranya ICE BSD, JIS, dan GBK. Kita coba dahulu di tengah-tengah Pemilu, tetap ada konser,” kata Sandiaga dalam siaran resmi yang diterima, Kamis (17/8/2023).

Dalam keterangan tertulisnya tersebut, dia menjelaskan sebelumnya para penyelenggara kegiatan mengeluhkan soal ketidakpastian perizinan yang biasanya baru terbit beberapa jam sebelum kegiatan berlangsung.

“Kita berharap prosesnya selesai 21 hari untuk perizinan. Apabila konser-konser besar diharapkan 3 bulan sebelum konser digelar izinnya sudah bisa keluar. Sementara untuk konser-konser yang lebih kecil diharapkan 1 bulan sebelum konser digelar perizinannya sudah keluar. Jadi tidak last minute (saat terakhir) izinnya keluar,” kata Sandiaga.

Digitalisasi di dalam regulasi itu, kata Sandiaga, juga diharapkan bisa mempercepat proses perizinan.

Proyek percontohan digitalisasi perizinan tersebut akan diuji coba pada September mendatang dan dievaluasi secara periodik, sehingga memudahkan penyelenggara untuk mendapatkan perizinan.

Sebagai upaya membangkitkan industri musik di Indonesia, Kemenparekraf mendukung perhelatan konser “DEWA 19 featuring ALL STARS – STADIUM TOUR 2023” yang menghadirkan grup musik kenamaan Tanah Air, Dewa 19.

Konser itu sebelumnya telah diadakan di Stadion Manahan Solo pada 29 Juli, kemudian di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta pada 12 Agustus. Dijadwalkan Dewa 19 akan tampil pada 19 Agustus di Stadion Si Jalak Harupat Bandung.

Birokrasi Rumit Perizinan Konser

Cukup berbelit-belitnya perizinan konser di Indonesia membuat beberapa penyelenggara event yang ‘nakal’ nekat membuat acara tanpa perhitungan matang. Salah satunya, sebagai contoh polemik  konser Berdendang Bergoyang di hari kedua yang menghadirkan banyak musisi top Tanah Air, Sabtu (29/10/2022) di Istora Senayan, terpaksa dihentikan oleh jajaran Polres Metro Jakarta Pusat.

Pihak kepolisian mendesak pihak penyelenggara memutuskan untuk meniadakan hari ketiga. Menurut pihak kepolisian, pemberhentian ini dilakukan lantaran kapasitas penonton melebihi aturan yang ditetapkan.

Seperti ramai diberitakan, pihak penyelenggara menjual hingga 27 ribu tiket. Padahal, dalam surat pengajuan izin ke pihak acara disebut penonton hanya berkisar 3 ribu. 

“Kami menilai kondisinya sangat tidak memungkinkan, overload atau over kapasitas, sehingga cukup membahayakan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin.

Akibat dari kejadian tersebut dan pemberitaan terus bergulir bagai bola salju. Berita kacaunya festival ini berseliweran di lini massa. Sehari berselang, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno angkat bicara dan menyebut jika pihaknya akan menindaklanjuti kejadian ini.

“Kami sudah memanggil seluruh event organizer (EO), yaitu untuk kami briefing karena telah over capacity," ujar Sandiaga.

Dengan nada yang tegas, Sandiaga menyebut pihak pengelola event seperti festival Berdendang Bergoyang ini seharusnya bisa lebih disiplin guna mencegah insiden over capacity itu.

Sandiaga menegaskan, apabila masih ada pagelaran musik yang tidak memenuhi aturan dan standarisasi tersebut, maka akan terancam tidak akan diberikan izin kembali.

Asosiasi Promotor Buka Suara

Padahal, sebelum kejadian tersebut, menurut catatan sepanjang 2022, ada lebih dari 50 festival musik, baik skala regional, nasional, maupun internasional. 

Festival musik yang terselenggara tersebut, tak bisa dimungkiri juga turut serta menghidupkan geliat ekonomi kreatif. 

Maka itu, Asosiasi Promotor Musik Indonesia (APMI) sebagai asosiasi promotor musik pertama dan satu-satunya di Indonesia, ia meminta publik untuk melihat masalah ini secara obyektif, jernih, dan dengan kepala dingin.

Ketua Asosiasi Promotor Musik Indonesia (APMI), Dino Hamid menyayangkan jika ke depannya ada festival yang dipersulit perizinan menggelar acara.

“Kalau sampai izin bermasalah lagi, sangat besar dampaknya. Jika acara itu bisa tidak terlaksana atau diundur, yang pasti promotor mengalami kerugian,” kata Dino konferensi pers di M Bloc Jakarta, Rabu (3/11/2022).

Kerugian tersebut tentu saja menjadi sesuatu tak terhindari. Apalagi jika promotor musik sudah membayar sejumlah keperluan terkait acara pada tanggal yang telah dijadwalkan.

“Kerugian besar karena promotor sudah melakukan booking fee, down payment, mungkin juga ada penonton yang sudah melakukan transaksi presale tiket. Jadi, dampaknya sangat luar biasa,” jelas Dino.

Menurut Dino yang mewakili APMI juga pecinta musik lainnya, ia mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang positif bagi industri terkait dengan pelaksanaan sebuah acara musik.

Apalagi, industri seni pertunjukan musik di Indonesia baru saja bangkit setelah dua tahun terpaksa hiatus lantatan wanah corona.

“Sejak pertengahan tahun kita bisa menyaksikan bangkitnya industri ini, dilihat dari munculnya berbagai festival dan konser di seluruh penjuru Indonesia,” tambah Dino.

Dino benar, tak bijak rasanya perizinan dipersulit hanya karena gagalnya satu festival yang hanya memikirkan keuntungan besar, tanpa memikirkan keselamatan para penontonnya.

Dan sudah saatnya promotor berpikir jika pergelaran musik hendaknya tak hanya menjadikan penonton komoditi semata, tapi ada hal yang lebih besar: musik hendaknya melahirkan kebahagiaan, bukan air mata. (IRN)

Baca Juga: Batas Usia Capres Digugat, Sandiaga Bela Prabowo Subianto