CARITAU JAKARTA – Di tengah ancaman resesi di tahun 2023 mendatang, kabar baik disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang menyebut tingkat penggangguran terbuka (TPT) di Indonesia cenderung menurun. 

Ida menyebut, TPT di Indonesia menurun cukup signifikan dalam dua tahun terakhir, di mana dunia sempat mengalami krisis berkepanjangan akibat penyebaran Korona.

Baca Juga: Sebut 59% Pemuda di Indonesia 'Nganggur', PP KAMMI Desak Presiden dan DPR Revisi UU Kepemudaan

"Alhamdulillah atas kerja keras stakeholder ini, pengangguran bisa kita turun menjadi 5,83 persen," klaim Ida dalam acara Pelatihan Vokasi di Jakarta, Minggu (30/10/2022) kemarin.

Penurunan jumlah pengangguran ini, kata Ida, karena setiap tahunnya Indonesia dihadapkan penambahan jumlah angkatan kerja baru sebesar 4,2 juta orang.

Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menyambut puncak bonus demografi di tahun 2030 mendatang. Bonus demografi sendiri memiliki makna proporsi usia kerja (15-65 tahun) lebih besar dari proporsi bukan usia kerja (0-14 tahun dan >65 tahun). Ida menyebut jumlah pekerja muda di Indonesia semakin bertambah.

Selain pernyataan di atas, Ida juga menyanjung Presiden Joko Widodo karena dinilai telah meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia lewat program dan kebijakannya. Ia mengambil contoh adanya penguatan vokasi, sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

"Dalam konteks ini, pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing angkatan kerja dan mengurangi angka pengangguran," terang dia.

Kendati demikian, ia juga harap-harap cemas lantaran kebijakan ekonomi di Indonesia masih sulit diprediksi. Dia juga menyinggung isu resesi, maupun ancaman Corona yang kembali merebak.

"Kondisi kita saat ini membaik, tapi permasalahan lain muncul termasuk ancaman resesi global yang nauzubillah min dzalik.  Mudah-mudahan tidak berdampak ke sektor ketenagakerjaan.  Kita juga mengupayakan untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja secara massal," papar dia. (RMA)