CARITAU JAKARTA - Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan, usulnya tentang reaktivasi jalur kereta api di Madura, Jawa Timur, bukan demi kepentingannya politiknya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Namun, berdasarkan aspirasi masyarakat yang ditangkapnya.

"Kereta Madura itu aspirasi masyarakat Madura. Kepentingan masyarakat Madura itu titik pijak utama, tidak ada urusan soal politik," tegas Achmad Fauz Wongsojudo di sela-sela acara mudik gratis di Jakarta, Rabu (19/4/2023).

Baca Juga: Pakar Tuding Ada Kepentingan Politik Soal Putusan MK Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Pimpinan KPK

"Keputusan mencalonkan diri di Pilkada Jawa Timur itu atas instruksi partai. Kalau saya, fokus kerja di Sumenep dan masyarakat Madura, seperti halnya kereta yang saya terus perjuangkan demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Madura," sambungnya. 

Di sisi lain, reaktivasi jalur kereta api di Pulau Madura yang diusulkannya mendapat sambutan positif. Walaupun belum ada keputusan resmi dari pusat, tetapi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim akan memprioritaskannya.

"Untuk sementara, kan, respons terkait reaktivasi kereta, pemerintah pusat belum ada statement, tetapi pemprov sudah berkomunikasi dengan pemerintah pusat, ada respons. Jadi, (reaktivasi jalur kereta api di Madura) yang menjadi diprioritaskan oleh provinsi," ungkap Fauzi.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) juga antusias dengan gagasan Fauzi. Bahkan, badan usaha milik negara (BUMN) di bidang perkeretaapian ini telah melakukan pendataan atas aset-asetnya. "(KAI) datang ke kami untuk melihat aset yang ada di Sumenep," katanya.

Fauzi mengapresiasi langkah Pemprov Jatim dan KAI tersebut. Pangkalnya, realisasi reaktivasi kereta api Madura bakal lebih cepat ketika nantinya pemerintah menerbitkan keputusan dan menyetujuinya.

"Begitu nanti kebijakan pemerintah pusat reaktivasi kereta ini (ternyata) dibutuhkan, menurut saya, jadi langsung bisa jalan. Jadi, PT KAI sudah mempersiapkan sebelum pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan ini," tuturnya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu memiliki sejumlah alasan mengapa memprioritaskan reaktivasi jalur kereta api daripada opsi membangun jalan tol di Madura dalam mendukung mobilitas orang dan barang di 'Pulau Garam' itu. Pertama, biaya pembangunan lebih murah.

"Reaktivasi kereta ini, menurut saya, lebih murah dibanding jalan tol. Perkiraan saya, nih, ya, saya bukan orang fisik, tapi pasti di bawah Rp10 milaran per kilonya. Tapi, kalau tol itu, kan, per kilonya butuh Rp100 miliaran," terangnya.

"Jadi, (reaktivasi kereta) enggak membutuhkan anggaran yang besar karena relnya sudah ada, asetnya sudah ada, persoalannya relnya mau diganti atau tidak? Tapi hitung-hitungannya dari orang yang mengerti infrastruktur, ya, Rp10 miliaran per kilonya," sambungnya.

Kedua, reaktivasi kereta api Madura selaras dengan kebijakan pemerintah yang mengarusutamakan program ramah lingkungan (go green).

"Di beberapa provinsi sudah dibangun, misalnya Sulsel, ya. Itu, kan, tujuannya bukan berpihak pada pemilik kendaraan bermotor, tapi di mana pun di dunia, tranportasi massal itu nomor satu," katanya.

Ketiga, dibutuhkan masyarakat luas. Oleh sebab itu, Eropa sejak abad ke-19 mulai membangun infrastruktur perkeretaapian. Kebijakan serupa diterapkan di negara jajahannya, termasuk Indonesia pada tahun 1900-an.

Keempat, kehadiran kereta api Madura akan menggeliatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebab, bakal mempercepat arus distribusi barang sehingga harga-harga, termasuk kebutuhan pokok, lebih terjangkau.

"Kami, kan, di Pulau Madura itu, kan, terpisah, ya. Pasti akan lebih murah karena cost kereta itu lebih murah karena bisa massal, termasuk distribusi barangnya itu bisa lebih murah sehingga nanti lebih terjaga harganya," urai Fauzi. (DID)

Baca Juga: Ketemu Menkeu, Bupati Sumenep Sambat Jalur Kereta Api Madura yang Mandeg