CARITAU JAKARTA – Trubus Rahadiansyah, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti menilai, penumpukan penumpang dan antrian yang terjadi di stasiun Manggarai imbas perubahan sistem rute KRL Commuter Jabodetabek (Switch Over 5) disebabkan karena minimnya koordinasi serta prematurnya jarak sosialisasi dalam penerapan kebijakan. 

"Jadi seharusnya jauh-jauh hari disosialisaikan terlebih dahulu oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan harus mengedepankan edukasi dulu terhadap masyarakat mengenai informas jadwal perubahan itu," ujar Trubus kepada caritau.com, Senin (30/5/2022). 

Baca Juga: Banjir Stasiun Tawang Semarang, Enam KA Tujuan Surabaya Masih Alami Keterlambatan

Trubus mengatakan, dalam memutuskan kebijakan alangkah baiknya PT KAI dapat bekerja sama dengan membangun komunikasi kepada pihak-pihak terkait untuk meminta tanggapan dan masukan sebagai salah satu langkah untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan. 

Menurut dia, sebagai salah satu solusi untuk mengurai kepadatan penumpang di Stasiun Manggarai, PT KAI bisa saja dapat menjalin kerja sama dengan pihak lain yang bergerak di bidang transportasi. 

"Misalnya bekerja sama dengan Busway atau bus milik pemerintah. Jadi rute penumpang dari Stasiun Manggarai yang ingin menuju wilayah lain bisa terakomodir dengan Busway yang disediakan pemerintah atau PT KAI. Kalo bisa Buswaynya di gratiskan untuk menarik minat penumpang," kata dia. 

Dengan begitu, imbuh Trubus, jumlah antrian penumpang di Stasiun Manggarai tidak akan terlalu padat karena bisa diurai dengan diarahkan memakai moda transportasi lain. 

"Jadi itu salah satu solusi menurut saya, pemerintah wajib menyediakan kendaraan transportasi gratis sampai ke tempat tujuan yang biayanya kalau bisa ditanggung pemerintah agar tidak membebani penumpang," imbuh Trubus. 

Peristiwa yang terjadi Sabtu lalu dan penurunan penumpukan penumpang pada hari Senin (22/5/2022) menurut Trubus dapat menjadi pelajaran bagi PT KAI agar kedepan dapat menyiapkan skenario lebih matang jika nantinya kejadian tersebut terulang kembali. 

Ia juga menyarankan Pemerintah ataupun PT KAI dapat turut serta melibatkan para pakar atau ahli, LSM atau pihak-pihak terkiat untuk sama sama merumuskan strategi sebelum menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik. 

"Semisal pengguna kereta itu ada yang terdiri dari mahasiswa, pekerja ataupun meminta tanggapan para ahli di bidang itu. Pengguna kereta dari perguruan tinggi itu kan ada organisasi mahasiswa, kalau pekerja atau orang kantoran ada serikat buruh, nah karena kebijakan itu kebijakan publik yang menyangkut keberlangsungan aktivitas sehari-hari masyarakat, maka menurut saya penting melibatkan mereka" tuturnya. (GIBS) 

Baca Juga: Daop 8 Surabaya Tambah 11 KA Jurusan Favorit Angkutan Lebaran 2024