CARITAU JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan tidak melarang massa untuk melakukan demo atau aksi ke lapangan untuk menyampaikan protes terkait hasil Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Listyo menaggapi adanya pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan hasil perhitungan suara di Pemilu 2024. Meski demikian, aksi protes yang dilakukan berjalan tertib dan membahayakan masyarakat.

"Turun ke jalan boleh, namun demikian harapan kita tentunya dilakukan secara terukur tidak anarkis dan tidak membahayakan masyarakat dan orang lain," kata Listyo di Monas Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2024) kemarin.

Dirinya juga menyampaikan di Indonesia mempunyai wadah tersendiri untuk menampung protes hasil pada Pemilu, misalnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Mahkamah Konstitusi (MK).

"Itu adalah institusi atau badan yang diberikan manakala ada protes hasil yg tidak sesuai yg diharapkan. Itu tentunya himbauan kita, namun demikian tentunya ada potensi yang tidak puas dan turun di lapangan," imbuhnya.

Kendati demikian, Jenderal Polisi Bintang Empat itu menuturkan bahwa pihaknya siap mengamankan aksi anarkis agar kejadian pada Pemilu sebelumnya tidak terulang di tahun ini.

Secara keseluruhan, Mabes Polri telah mengerahkan sebanyak 195.819 personel untuk mengamankan seluruh TPS di Tanah Air pada hari pelaksanaan pemungutan suara

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan ratusan ribu personel itu bakal disebar menjelang hari pencoblosan dan akan melakukan berkoordinasi dengan petugas TPS setempat.

Dia juga menekankan bahwa pihaknya telah membagi pejabat tinggi Polri mulai dari setingkat Kombes Pol hingga Jenderal Bintang Dua untuk mengawal jalannya TPS di seluruh wilayah.

"Setiap tim dibagi habis untuk memonitor pelaksanaan pemilu di masing-masing provinsi. Jadi kalau memang nanti ada yang sifatnya incidentil atau mungkin ada hal-hal yang lainnya apakah Pak Kapolri mau turun atau tidak, nanti melihat perkembangan berikutnya," kata Sandi. (DID)