CARITAU TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang meminta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Halim Iskandar agar menambah Anggaran Dana Desa (ADD) di Kaltara.

Baca Juga: Kejaksaan Kawal Dana Desa Lewat Program Jaga Desa

“Tujuannya jelas adalah untuk pembangunan sehingga kita membutuhkan bantuan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di pedesaan, khususnya wilayah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal),” kata Gubernur Zainal di Tanjung Selor, Bulungan, Selasa (22/3/2022).

Gubernur Zainal yang mempunyai misi ‘Membangun Desa, Menata Kota’ menyampaikannya saat bertemu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes-PDTT), Halim Iskandar beberapa waktu lalu.

ADD di Kaltara pada tahun lalu terserap 100%.

“ADD ini juga menjadi salah satu upaya mempercepat dan pemberdayaan masyarakat desa,” katanya seperti dirilis Antara.

Gubernur mengatakan, penggunaan ADD juga bertujuan untuk peningkatan kualitas kinerja daerah. Oleh sebab itu kualitas sumber daya manusia di desa menjadi salah satu fokus perhatian Pemprov Kaltara agar ADD menjadi tepat guna.

“Sumber daya di desa harus diperhatikan sehingga penggunaannya dapat berjalan maksimal,” kata Zainal.

Pemprov Kaltara membuat beberapa prioritas penggunaan ADD tahun lalu meliputi, pemulihan ekonomi desa seperti program Padat Karya Tunai, Jaring Pengaman Sosial berupa Bantuan Langsung Tunai, Pemberdayaan UKM, serta pengembangan potensi desa.

Sedangkan sektor prioritas lainnya adalah pengembangan teknologi informasi melalui desa digital, program ketahanan pangan, pariwisata melalui desa wisata, peningkatan infrastruktur dan program kesehatan nasional untuk pencegahan penyakit menular dan penurunan stunting di desa.

“Karena itu saya bersilaturahmi bersama Pak Menteri dan memaparkan perlunya penambahan ADD ke Kaltara. Alhamdulillah beliau langsung merespons dan segera menugaskan staf-stafnya untuk menindaklanjuti hasil pertemuan ini,” pungkas Zainal.(HAP)

 

Baca Juga: Direktur C Bais Kunjungi PLBN Sei Nyamuk, Penyelesaian OBP RI-Malaysia Jadi Pembahasan