CARITAU JAKARTA – Tak berapa lama lagi, Indonesia bakal menghelat event sekelas Piala Dunia FIFA U-20. Kompetisi tersebut berlangsung di enam kota berbeda  pada 20 Mei-11 Juni 2022 mendatang. Namun di tengah persiapan yang telah matang dan ragam masalah telah dilalui, pihak penyelenggara kali ini diuji oleh arus deras penolakan publik akan keikutsertaan Israel.

Sejumlah kepala daerah, lembaga, partai dan kelompok islam seperti MUI, FPI, dan PKS ikut menolak kehadiran Timnas Israel di Indonesia. Mereka menolak karena pendudukan Israel di Palestina telah dianggap sebagai bentuk penjajahan, sementara konstitusi Indonesia dengan jelas mendukung kemerdekaan setiap bangsa.

Baca Juga: Penggunaan VAR di Liga 1 Masih Ditunda, Begini Penjelasan Erick Thohir

"Kami mohon agar Bapak Menpora mengambil kebijakan untuk melarang tim dari Israel ikut bertanding di Bali. Kami, Pemprov Bali, menolak keikutsertaan Israel bertanding di Bali," terang Gubernur Bali, I Wayan Koster dalam surat beredar bernomor T.00.426/11470/SEKRET yang dikirimkan pada Selasa (14/3/2023).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali tak merestui tim Israel U-20 berlaga di Pulau Dewata, tepatnya Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, pada Piala Dunia U-20 2023.

Tak lama berselang, giliran Ganjar Pranowo yang memberikan komentar serupa. Politisi PDIP itu beralasan bahwa dirinya memegang teguh amanat Soekarno untuk mendukung kemerdekaan Palestina. 

“Penyelenggaraan Piala Dunia U-20 bisa dilakukan tanpa mengorbankan komitmen panjang kita untuk mewujudkan Palestina merdeka. Serta, tetap menjaga kedamaian sosial-politik di dalam negeri Indonesia,” kata Gubernur Jawa Tengah itu.

Dua sikap kepala daerah itu juga diiringi narasi-narasi penolakan dari beragam lini publik. Jika Indonesia akhirnya menolak kedatangan Israel, bukan tidak mungkin Indonesia akan menerima sanksi berat dari FIFA.

Di lain sisi, masih banyak pihak yang tidak mempermasalahkan keikutsertaan Israel karena ini momen tepat untuk memisahkan sepakbola dengan politik. Plt Menpora RI, Muhadjir Effendy menegaskan Indonesia telah berkomitmen penuh untuk menyelenggarakan Piala Dunia U-20.

"Posisi kita jelas, jadi kita pemerintah Indonesia tidak akan beringsut sejengkal pun dalam menegakkan konstitusi itu. Hanya memang kita juga sudah berkomitmen untuk menjadi penyelenggara ketempatan event itu, dan saya kira kita sepakat bahwa event ini sangat strategis untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia," kata dia, beberapa waktu yang lalu.

Menguji Profesionalitas, tapi Terbentur Konstitusi

Pernyataan Muhadjir tersebut cukup beralasan. Pasalnya, Pemerintah Indonesia juga telah menandatangani surat deklarasi pemerintah (government declaration) yang berisi jaminan bagi pemenuhan hak seluruh kontestan di turnamen Piala Dunia U-20, seperti perlindungan, bendera dan lagu kebangsaan kontestan. Surat itu ditujukan kepada Presiden FIFA.

Sebagaimana diketahui, FIFA pun menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA U-20 2021 pada tahun 2019 lalu. Turnamen tersebut kemudian ditunda selama dua tahun karena situasi dunia tak kondusif terdampak wabah corona. Sehingga Piala Dunia U-20 pun diputuskan berlangsung di tahun 2023.

Namun, kejutan tercipta di mana Israel menjadi satu di antara 24 kontestan yang secara sah berlaga di Piala Dunia U-20 Indonesia 2023. Mereka lolos ke Piala Dunia dengan predikat peringkat kedua Piala Eropa U-19 2022. 

Piala Dunia U-20 2023 adalah putaran final turnamen FIFA perdana yang diikuti Israel dan kondisi tersebut di luar prediksi banyak pihak, maupun dari pemerintah dan PSSI sendiri. 

Koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali menuturkan keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20 berdasarkan babak kualifikasi yang telah disahkan oleh FIFA dan disetujui tahapannya oleh seluruh anggota FIFA. Alhasil, Israel hadirn di Indonesia bukan berdasarkan keputusan politik.

”Saat mengajukan diri sebagai tuan rumah risiko Israel bisa lolos juga sudah disepakati bersama,” kata Akmal di Jakarta, Kamis (23/3/2023).

Dia pun menyebut bahwa gelombang kritik adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Terlebih, penolakan Israel didasari konstitusi Indonesia yang menjunjung tinggi kemerdekaan bagi setiap bangsa. 

Sementara itu, Peneliti Geopolitik Hendrajit mengatakan ada aturan khusus jika Israel tetap berlaga di Indonesia. Kata dia, Israel tidak diperbolehkan mengumandangkan lagu kebangsaan, maupun bendera selama berada di Indonesia.

Hal tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah dengan tegas mengatur hubungan RI - Israel. 

"Tidak diizinkan pengibaran/penggunaan bendera, lambang dan atribut lainnya serta pengumandangan lagu kebangsaan Israel di wilayah Indonesia," tulis peraturan tersebut.

Kilas Balik

Permasalahan visa, lagu kebangsaan dan bendera juga menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia. Namun, ini bukan kali pertama hubungan diplomatik Indonesia-Israel memperumit urusan olahraga.

Sejarah awalnya, Timnas Indonesia pernah menolak bertanding dengan Israel di Kualifikasi Piala Dunia FIFA 1958 Zona Asia-Afrika. 

Saat itu tiga negara dalam satu grup yakni Sudan, Mesir dan Indonesia memilih enggan bertanding dengan Israel. Ketiga negara tersebut akhirnya didiskualifikasi, sementara Israel melenggang ke babak selanjutnya.

Kemudian pada Asian Games 1962 di Jakarta, Presiden Soekarno dengan tegas menolak keikutsertaan Israel. Situasi tersebut membuat IOC selaku badan tertinggi yang menangani Olimpiade memberi sanksi pelarangan keikutsertaan Indonesia pada Olimpiade 1964 di Tokyo.

Teranyar, Federasi Badminton Dunia (BWF) hampir saja menjatuhkan sanksi tegas ke Indonesia, jika tidak mau menerima atlet Israel Misha Zilberman. Peristiwa tersebut terjadi pada 2015, di mana Zilberman tertahan selama dua pekan di Singapura karena visanya ditolak Indonesia, meski sudah mengajukan sejak enam bulan sebelumnya.

Zilberman akhirnya mendapat visa pada saat-saat terakhir dan terbang ke Jakarta. Dia pun akhirnya kalah dari pemain Taiwan, Hsu Jen Hao dua gim langsung. Zilberman pun bak 'menghilang' usai pertandingan dan segera kembali ke Singapura dan tentunya dengan penjagaan ketat. 

Pemisahan Politik dan Sepak Bola Harus Ditegakkan, Bagaimana dengan Rusia?

Munculnya gejolak masyarakat untuk menolak keikutsertaan Israel di pentas Piala Dunia U-20 tak terlepas dari kejahatan yang mereka lakukan di Palestina selama bertahun-tahun.

Berbagai negara, termasuk Indonesia telah sedari dulu mengutuk invasi Israel tersebut. Meski demikian, Israel saat ini masih eksis sebagai negara dan tidak pernah mendapat sanksi tegas dunia, termasuk di bidang sepak bola. Hal yang sangat bertolak belakang dengan nasib yang dialami Rusia pada beberapa tahun ini.

Sebagaimana diketahui, FIFA dan UEFA mendepak Timnas dan klub-klub Rusia di kompetisinya. Penyebabnya tidak bukan adalah invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina.

"FIFA dan UEFA hari ini bersama-sama memutuskan bahwa seluruh tim Rusia, baik itu tim nasional maupun klub, dilarang berpartisipasi dalam kompetisi di bawah FIFA dan UEFA hingga pemberitahuan lanjutan," tulis pernyataan resmi tersebut, dikutip dari situs UEFA.

"Sepak bola sepenuhnya bersatu di sini dan mendukung solidaritas penuh pada orang-orang yang terdampak di Ukraina."

Dampaknya, Timnas Rusia harus didepak dari Kualifikasi Piala Dunia 2022 dan dicoret dari Kualifikasi Piala Euro 2024. Hal serupa juga dialami oleh Spartak Moskow. Mereka tak bisa melanjutkan kiprahnya di kompetisi Liga Eropa.

Hal tak serupa justru diterima oleh Israel, yang hingga saat ini belum mendapat sanksi apapun dari FIFA maupun UEFA. Padahal, Israel sudah melakukan invasi tersebut selama bertahun-tahun. Nyatanya, mereka tetap melalang buana di berbagai kejuaraan di bawah otoritas dua badan tersebut.

Dubes Palestina Angkat Bicara

Terkait keikutsertaan Timnas Israel pada piala Dunia U-20, Palestina melalui Duta Besarnya di Indonesia menyatakan tidak mempermasalahkan keikutsertaan tim nasional Israel tersebut karena itu wewenang Indonesia sebagai tuan rumah.

Menurut Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun, pemerintahnya tidak dalam posisi mendukung atau menolak partisipasi Israel dalam turnamen sepak bola tersebut.

“Kewenangan tersebut berada di tangan Indonesia. Kami tidak bisa menerima atau pun menolak, karena itu terserah Indonesia,” tutur Zuhair ketika menyampaikan pernyataan pers di Kedutaan Besar Palestina di Jakarta, Rabu (15/3/2023) sore.

Dia mengatakan Palestina memahami posisi Indonesia sebagai tuan rumah yang tunduk pada aturan FIFA dalam menyelenggarakan Piala Dunia U-20.

Sebagai tuan rumah, kata Zuhair, dilansir dari Antara, Indonesia harus memfasilitasi setiap tim yang berpartisipasi dan memastikan segala sesuatu berjalan dengan baik demi kesuksesan turnamen internasional itu.

“Keikutsertaan masing-masing negara dalam event ini tentu tidak ada kaitannya dengan suka atau tidak suka dengan suatu negara, karena setiap negara ikut serta sebagai bagian dari kompetisi yang berjalan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Zuhair.

Namun, mengacu pada penyelenggaraan Piala Dunia 2022 di Qatar, Zuhair berharap Indonesia bisa mengikutsertakan juga Palestina dalam Piala Dunia U-20, meskipun tim Palestina tidak ikut bertanding dalam acara tersebut.

Qatar, yang selama ini tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, tetap mengizinkan penggemar sepak bola dari negara itu datang ke Piala Dunia tahun lalu.

Bendera Palestina kemudian kerap dikibarkan selama ajang Piala Dunia di Qatar. Bendera tersebut semakin sering dikibarkan oleh para pendukung Maroko, yang bersahabat dengan Palestina, ketika tim mereka tembus ke semifinal.

“Kita tahu banyak sekali negara yang kemudian menyuarakan dukungan bagi Palestina (selama Piala Dunia Qatar) dan ini menunjukkan bahwa Palestina ada di hati banyak kalangan,” kata Zuhair.

“Saya yakin bahwa Palestina juga senantiasa ada di hati bangsa dan pemerintah Indonesia, sehingga Palestina juga akan hadir dalam event (Piala Dunia U-20) yang akan diselenggarakan di Indonesia ini,” ujar dia, menambahkan.

Menunggu Langkah Bijak Pemerintah

Terlepas dari pro kontra di atas, tentu masyarakat menanti langkah bijak apa yang dikeluarkan untuk meredakan polemik tersebut. PSSI selaku induk sepak bola di Indonesia, diharapkan dapat mencari solusi yang baik demi menyukseskan gelaran Piala Dunia U-20, terlebih untuk memperbaiki citra usai sempat buram akibat Tragedi Kanjuruhan.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir Erick Thohir telah memberi jaminan keamanan bagi Timnas Israel selama di Indonesia. Dia menegaskan, negara berhak menjamin kedatangan siapa pun yang bermain di Indonesia sesuai kontrak sebagai tuan rumah.

"Kalau kami tidak bisa mengambil posisi menjamin, mengamankan, ya mungkin Indonesia jangan lagi bidding event-event internasional," terang Erick, 2 Maret lalu.

Lanjut dia, Indonesia akan jadi sorotan dunia saat Piala Dunia U-20 2023 jika tidak menjamu negara peserta dengan baik, maka Indonesia akan kesulitan mewujudkan ambisi jadi tuan rumah Piala Dunia senior di masa depan. "Kalau mereka (Israel) tidak dilayani dengan baik, gimana kita bisa melakukan yang namanya world cup," tegas dia.

Adapun, Presiden Jokowi beserta Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Palestina, Zuhair Al-Shun di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (24/3/2023) lalu. Pertemuan tersebut disinyalir membahas kedatangan skuad Timnas Israel di Indonesia.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisiaris Jenderal Boy Rafli Amar meminta kepada pihak yang menolak Israel sebaiknya tak memilih jalan kekerasan.

"Yang penting kita semua tidak memilih jalan kekerasan dalam menyikapi ini. Semua aspirasi yang disampaikan masyarakat tentunya nanti akan jadi pembahasan," tegas Boy. (RMA)

Baca Juga: Israel Sebut Presiden Argentina akan Pindahkan Kedutaan ke Yerusalem