CARITAU JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, membahas evaluasi kegiatan hasil kerja pencegahan, pengawasan dan juga penindakan pelanggaran Pemilu 2024.

Adapun kegiatan rapat itu telah di gelar di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pusat,Senin (25/3/2023). Diketahui dalam kegiatan rapat itu juga turut hadir para pimpinan dari penyelenggara pemilu dari KPU RI, DKPP dan lembaga pemerintah terkait.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengungkapkan, pihaknya telah berhasil melakukan pencegahan sebanyak 141.008 kasus mulai sejak tahapan hingga kegiatan penyelenggaraan pemilu 2024.

Bagja menjelaskan, upaya pencegahan itu dilakukan dengan memetakan sejumlah kasus yakni dengan mengidentifikasi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada data daerah yang telah tercatat sebagai wilayah rawan IKP. 

Ia menuturkan, kegiatan pencegahan itu dilakukan diantaranya dengan melakukan sosialisasi mengenai pendidikan pengawasan kepemiluan partisipatif melalui program Bawaslu goes to kampus.

"Jadi beberapa bentuk upaya yang dilakukan ialah mengidentifikasi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), melalui pendidikan pengawasan partisipatif dengan Bawaslu goes to Ngampus," kata Bagja, dikutip, Selasa (26/3/2024).

Dirinya menuturkan, dalam prosesnya, Bawaslu juga mengeluarkan naskah dinas berupa surat edaran yang mensosialisasikan dan juga mengedukasi soal metode teknis pengawasan partisipatif.

"Pendidikan Pengawas Partisipatif, kami mengeluarkan naskah dinas seperti surat edaran; imbauan," ujarnya.

Bagja menerangkan, bahwa kerja pengawasan Bawaslu RI sejatinya juga disesuaikan menurut tahapan yang sedang berjalan yaitu terkait kegiatan pengawasan verifikasi partai politik, pengawasan DPT, pengawasan pencalonan, dan juga pengawasan logistik.

Bagja mengatakan, berdasarkan dari hasil pengawasan kampanye, Bawaslh mencatat terdapat 3.474 dugaan pelanggaran dari tanggal 28 November 2023 hingga 12 Januari 2024.

Adapun dari jumlah total dugaan pelanggaran itu, ia menjelaskan, bahwa pihaknya telah menuntas kan dengan meminta sebanyak 1.294 saran perbaikan kepada KPU RI yang kasus nya tercatat mulai 18 November 2023 hingga Januari 2024.

Disisi lain, lanjut Bagja, pihaknya juga telah melakukan upaya lain yakni dengan mengawasi agenda kampanye di media sosial atau media siber. 

Bagja mengatakan dari 355 konten yang sudah diawasi, pihak telah menemukan bahwa jenis platform Facebook merupakan platform yang disinyalir memiliki dugaan pelanggaran konten paling banyak yakni (33,2%). 

Sedangkan platform YouTube merupakan platform dengan jumlah dugaan pelanggaran konten paling sedikit, yaitu 2 (0,6%).

"Dari 355 konten yang sudah diawasi, kegiatan ujaran kebencian diidentifikasi menjadi jenis dugaan pelanggaran paling banyak, yaitu 340 (96%), sedangkan untuk jenis dugaan pelanggaran berita bohong memiliki jumlah paling sedikit, yaitu 5 (1%)," bebernya.

Sementara itu, pada kegiatan hasil pengawasan pada proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara 14 Februari 2024, Bawaslu juga telah menemukan sebanyak 19 permasalahan, dengan rincian 13 permasalahan di pemungutan suara dan 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara.

Bagja menguraikan, bahwa data tersebut berdasarkan hasil patroli pengawasan yang dilakukan di 38 provinsi yang dituangkan melalui aktifitas kegiatan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) hingga 15 Februari 2024 pukul 06.00 WIB.

Bagja menambahkan, beberapa masalah dalam pemungutan suara itu antara lain surat suara tertukar, pembukaan TPS lebih dari pukul 07.00, terdapat pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP-el, pemilih mencoblos lebih dari sekali.

"Bawaslu merekomendasikan adanya pemungutan suara ulang (PSU), Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Lanjutan (PSL), pemungutan suara susulan (PSS) totalnya sebanyak 1.692 TPS, namun yang ditindaklanjuti KPU hanya 1.521 TPS," tandas Bagja. (GIB/DID)