CARITAU JAKARTA - Kepala Bagian Umum Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, Suryana mengungkapkan masih ada 95 ribu lebih warga Jakarta yang mengalami kemiskinan ekstrem.

Hal ini diungkapkan usai rapat pimpinan bersama Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono terkait penanganan kemiskinan dan stunting di Jakarta.

Baca Juga: Survei LSI Denny JA: Mayoritas Masyarakat Terima Hasil KPU

“Kami tadi menyampaikan terkait dengan posisi kemiskinan ekstrem di DKI Jakarta yang pada tahun 2022 mencapai 0,89 persen atau sejumlah 95.668 jiwa (data Maret 2022),” ujar Suryana di Balai Kota Jakarta, Senin (30/1/2023).

Dalam rapat itu, tegasnya, Heru Budi Hartono merasa heran masih ada warga Jakarta yang mengalami kemiskinan ekstrem padahal telah menerima seluruh treatment pengentasan kemiskinan.

Namun faktanya, lanjut Suryana, BPS masih menemukan baik di survei sosial ekonomi nasional yang diselenggarakan pada bulan Maret dan September setiap tahunnya, masih ada sample-sample rumah tangga yang teridentifikasi sebagai penduduk miskin ekstrem.

"Nah tadi arahan dari Pj Gubernur bahwa akan menelusuri siapa dimananya akan melakukan verifikasi data kemudian dilakukan semacam intervensi terbaik apa yang harus dilakukan agar kemiskinan ekstrem di DKI Jakarta bisa tertuntaskan,” jelasnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem di Jakarta.

“Jadi intinya tadi kita fokuskan bagaimana caranya dalam waktu singkat melakukan intervensi yang tepat dengan menetapkan sasaran yang tepat,” katanya.

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta akan mengidentifikasi warga Jakarta yang mengalami kemiskinan ekstrem by name by adress. Sehingga, ucapnya, penanganan kemiskinan ekstrem di Jakarta akan terfokus.

“Nah ini bisa bermacam-macam pendekatannya, inilah yang kemudian kita lakukan dengan penetapan data sasaran melalui berbagai kesepakatan definisi operasional baik dari kemiskinan ekstrim maupun dari stunting, dan juga menetapkan overlay berbagai data untuk bisa memastikan treatment atau program intervensi yang tepat," pungkasnya. (DID)

Baca Juga: Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang DPR