CARITAU JAKARTA - Pengamat yang juga mantan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan mendukung langkah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang mengancam akan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi siswa yang kedapatan merokok.

"Ini langkah awal yang tepat. Sudah dibantu KJP, tapi malah dipakai beli rokok, ini kan nggak bener," kata Azas Tigor dihubungi, Senin (8/5/2023).
 

Ia pun menegaskan, langkah Pj Gubernur Heru mencabut KJP siswa yang merokok sudah tepat. Tigor  mengimbau, orang tua dan guru harus memperketat pengawasan terhadap anak-anak. Menurutnya, situasi ini sangat memprihatinkan dan bukti bahwa rokok sangat mudah diakses oleh anak-anak di Jakarta.

Baca Juga: Pj Heru Tekankan Penanggulangan Banjir dan Kemacetan dalam Musrenbang Jakarta Barat

Sebab, kata Tigor, anak-anak adalah bonus demografi dan harus menjadi generasi emas di tahun 2045 mendatang. "Anak-anak akan menjadi generasi penerus Indonesia emas 2045. Bagaimana kita mendapatkan generasi yang sehat, jika dari kecil sudah merokok,” tegas Tigor.

Tidak hanya orang tua dan guru, pemerintah dan DPRD DKI Jakarta, lanjut Azas, harus berperan menyiapkan dengan segala cara menciptakan generasi sehat untuk Indonesia mendatang, agar meminimalisir jumlah perokok anak-anak. Salah satunya, dengan segera mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR). 

Perda KTR Jakarta ini menurut Tigor akan dapat mengendalikan serta mengatur  penjualan dan iklan rokok. Sehingga anak-anak tidak dapat melihat, mengakses  apalagi membeli rokok. Selain itu, orang juga tidak bisa merokok di sembarang tempat, yang bisa menjadi contoh buruk bagi anak-anak.

"Sudah 13 tahun rancangan Perda KTR Jakarta ini dibahas dan belum disahkan juga oleh DPRD Jakarta, saya berharap segera disahkan,” tegasnya.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur (Pj) DKI Jakarta Heru Budi Hartono menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk mencabut KJP siswa yang ketahuan merokok.

"Saya minta ke Kepala Dinas Pendidikan kalau murid yang mendapatkan KJP itu kedapatan merokok maka KJP-nya wajib dicabut. Supaya Pemprov Jakarta bisa berikan ke anak lain, karena kemampuan Pemda kan terbatas," kata Heru saat Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) ke III Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) DKI Jakarta Masa Bakti XXII Tahun 2023 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Jumat (5/5/2023). (DID)

Baca Juga: Wujudkan Jakarta Kota Global, Pj Heru Rapat Koordinasi bersama ASN Bahas Evaluasi dan Rencana Kerja 2024