CARITAU JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah menjadikan program pengendalian kemacetan sebagai agenda prioritas untuk dicarikan solusinya. Berbagai kemudahan dalam bermobilitas telah dihadirkan sebagai solusi mengurai kepadatan lalu lintas di Jakarta.

Ragam langkah ditempuh sebagai upaya mengendalikan kemacetan, di antaranya dengan integrasi moda transportasi publik seperti bus Transjakarta, MRT dan LRT Jakarta yang memudahkan warga dalam berpindah moda.

Baca Juga: Warna Tas Sembako Murah Bukan Hanya Biru Langit, PITA: Waspadai Hasutan Oknum

Salah satu program yang dilakukan adalah dengan pembangunan MRT Fase 2A (Bundaran HI-Kota) dan LRT Jakarta Fase 1B (Velodrome-Manggarai).

Program-program peningkatan sarana transportasi massal di Jakarta ini salah satunya bertujuan untuk mempermudah akses mobilitas warga dalam beraktivitas sehari hari, sekaligus dapat menunjang pertumbuhan roda perekonomian.

"Pembangunan MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI-Kota) per 25 Februari 2023 telah mencapai progres 20,33 persen. Sedangkan, untuk LRT Jakarta Fase 1B rencananya akan memiliki panjang sekitar 6,4 kilometer dan konstruksi lelangnya dilakukan pada Juni 2023," kata Heru pada Selasa (21/3/2023).

Dalam proses pembangunan sarana transportasi massal ini, Pemprov DKI Jakarta bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk dengan pemerintah pusat, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Kementerian BUMN.

Termasuk dalam program Penataan Kawasan Stasiun tahap dua, seperti di Stasiun Tebet, Stasiun Palmerah, dan Gondangdia. Sementara, Stasiun Manggarai sedang dalam perencanaan untuk penataan lanjutan.

Selain itu, untuk mengurangi penumpukan penumpang commuter line di stasiun Tanah Abang, penambahan jalur kereta juga dilakukan.

"Koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Pusat terus dilakukan secara berkelanjutan agar proses pembangunannya dapat dilakukan secara optimal dan ke depannya dapat membuat masyarakat semakin senang dan nyaman menggunakan moda transportasi publik di Jakarta,” jelas Heru.

Selain itu, dalam rangkaian Presidensi G20 di Bali pada November 2022, Pemprov DKI Jakarta juga telah menyepakati perjanjian kerja sama pengembangan proyek MRT Jakarta dengan Jepang, Inggris, dan Korea Selatan untuk menjangkau lebih banyak wilayah dan mempermudah mobilitas masyarakat.

Kerja sama juga dilakukan dengan Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Bekasi untuk membangun MRT Timur-Barat (Cikarang-Jakarta-Balaraja) Phase 1-Stage 1 (Tomang-Medan Satria).

“Proyek pengembangan MRT ini diharapkan dapat menambah minat masyarakat untuk beralih ke transportasi umum, dan terjangkau tidak hanya di Jakarta, tapi juga di wilayah penyangga (Bodetabek),” ujar Heru.

Kemudian revitalisasi halte Transjakarta juga terus dilakukan secara optimal. Beberapa halte kini sudah mulai beroperasi pasca-revitalisasi, seperti Halte Bundaran HI, Halte GBK, Halte Balai Kota, dan Halte Kwitang.

Adapun revitalisasi Halte Transjakarta yang telah terintegrasi dengan stasiun KRL Commuter Line dan Stasiun LRT adalah Stasiun Cawang Cikoko. Dalam upaya meningkatkan kelancaran lalu lintas, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan sinergi dengan berbagai pihak.

Melalui Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta sedang melakukan uji coba penutupan putaran lalu lintas (U-Turn) untuk menurunkan antrean dan tundaan lalu lintas yang diakibatkan kendaraan yang bermanuver, serta uji coba penerapan Sistem Satu Arah (SSA) di beberapa lokasi untuk menurunkan tingkat kecelakaan dengan mengurangi titik konflik kendaraan dari arah berlawanan dan untuk meningkatkan kapasitas jalan.

"Selain itu, akses trotoar dan skywalk terus diperbanyak. Untuk trotoar sudah terbangun 110.449 meter persegi dan complete street, telah terbangun sebesar 70.517 meter persegi,” terang Heru.

Berbagai upaya yang dilakukan ini merupakan wujud nyata program prioritas Heru, khususnya dalam mengendalikan kemacetan di Jakarta. Sebab, kesuksesan dalam pembangunan transportasi publik massal dan optimalisasi sarana prasarana pengguna jalan diharapkan dapat mendorong kemajuan Jakarta dan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. (DID)

Baca Juga: Mulai 1 Juli Pedagang Kena Tarif QRIS 0.3 Persen