CARITAU JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus melakukan penyelidikan dengan seksama dugaan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) agar tidak mengganggu pelaksanaan Pemilu 2024. Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus.

"KPU mesti menyelidiki dengan seksama, dan mengumumkan hasil penyelidikannya kepada publik secara terbuka dan transparan," kata Guspardi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (1/12/2023).

Menurut dia, KPU harus serius menangani isu dugaan kasus kebocoran data di situs mereka dan bisa menjadi awal bagi lembaga penyelenggara pemilu itu untuk segera berbenah diri, serta memaksimalkan kinerja dan teknologi yang dipakai.

KPU, kata dia, harus memastikan keamanan data pemilih bisa terjaga dengan baik sehingga tak bisa diretas oleh siapa pun.

Guspardi juga meminta agar KPU memiliki mekanisme pencegahan terkait perlindungan data pemilih, termasuk metode yang digunakan dalam memproteksi kerahasiaan data.

"Jangan sampai kejadian peretasan justru menimbulkan perdebatan di masyarakat dan membuat kredibilitas KPU menjadi tercoreng," ujarnya.

Dia juga merasa heran sekaligus prihatin mendengar kabar dugaan kebocoran data pribadi yang sifatnya rahasia dan berharga bisa bocor di dunia maya. Untuk itu, dia mengaku khawatir apabila dugaan kebocoran data tersebut benar adanya.

"Kalau IT KPU bisa dijebol untuk mencuri DPT, maka hasil pemilu nantinya dikhawatirkan rentan dimanipulasi," ucap dia.

Sebelumnya, seperti dilansir Antara, Rabu (29/11), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggandeng tim dari Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri hingga Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mendalami laporan terkait dugaan kebocoran data Pemilu 2024 di situs kpu.go.id.

"Kami masih memastikan apakah informasi itu benar atau tidak. Kami bekerja sama dengan tim yang selama ini sudah ada, yaitu tim dari KPU, tim Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), kemudian dari tim cyber crime Mabes Polri, dan juga BIN dan Kemenkominfo," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/11).

KPU pada Selasa (28/11) mengatakan telah menerima informasi terkait dugaan pembobolan data yang dilakukan peretas bernama "Jimbo", yang mengklaim berhasil meretas situs KPU dan mengakses data pemilih dari situs tersebut. (FAR)