CARITAU JAKARTA - Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi merestui rencana Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono yang akan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang digunakan untuk rokok. Menurutnya, bantuan KJP itu dianggarkan untuk memajukan pendidikan anak-anak warga Jakarta. 

"Ya bagus dong. Kita dukung (pencabutan KJP yang digunakan untuk rokok). Mestinya orang tua itu berterima kasih kepada pemerintah, bahwa dengan adanya KJP itu, biaya pendidikan anak mereka terbantu," kata Rasyidi dikutip, Senin (6/5/2023). 

Baca Juga: Bakal Panggil Direksi PT TransJakarta, DPRD Nilai Ada Pelanggaran Soal Pergantian Nama Halte

Menurut politisi PDIP itu, tidak semua warga Jakarta yang bisa mengakses bantuan KJP. Penerima KJP, tegasnya, bisa menggunakan bantuan beasiswa itu untuk keperluan sekolah lain, baik buku, baju dan lainnya yang menunjang pendidikan mereka. 

"KJP itu kan bisa dimanfaatkan untuk baju, untuk sepatu atau lainnya. Jangan malah dimanfaatkan orang tuanya untuk rokok, bukan dimanfaatkan oleh siswa itu. Kan lumayan besar juga bantuannya, setiap bulan dapat," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya mendorong Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk terus masif menyosialisasikan pemanfaatan KJP dengan baik. Dia berharap, penyaluran KJP ke depannya lebih tepat sasaran. 

"Sebentar lagi kan tahun ajaran baru. Dari sisi administrasi harus diperketat, petugas Dinas Pendidikan harus proaktif menyaring penerima KJP agar tepat sasaran. Jangan cuma karena kenal dengan petugas, dia masuk dalam daftar penerima KJP," tegasnya.

Terpisah, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta meminta guru-guru di Jakarta agar mengajak siswa berinteraksi langsung setiap hari. Bahkan, ucapnya, guru-guru harus menyediakan waktu khusus untuk mengobrol langsung dan terbuka dengan anak didiknya setiap hari.

"Simple aja saya minta, kita kan ada KJP, pastikan itu sampai kepada mereka. Bagaimana cara nya, 5 menit disetiap guru setiap kelas setiap hari panggil anak murid cerita apa saja di depannya," kata Heru. 

Dia mencontohkan saat dirinya menjadi Wali Kota Jakarta Utara. Kala itu, Heru mengajak anak-anak sekolah berinteraksi sehingga dia mengetahui ternyata masih ada anak didik yang mendapatkan kekerasan. Dengan adanya interaksi itu, kata Heru, setiap guru bisa melihat kondisi anak secara langsung. 

"Apalagi murid itu mendapatkan KJP, simpel kok bajunya lusuh, kan sudah ada KJP. Sampai gak? Jangan -jangan dibelikan rokok. Saya minta ke kepala dinas pendidikan kalau murid yang mendapatkan KJP itu kedapatan merokok maka KJPnya wajib dicabut. Supaya kota berikan ke anak lain, karena kemampuan Pemda kan terbatas," tegasnya. (DID)

Baca Juga: Legislator Ungkap DKI Terapkan Batas Bawah Kenaikan Pajak Hiburan