CARITAU WASHINGTON - Mantan Presiden Amerika Serikat ke-45, Donald Trump didakwa bersalah oleh dewan juri federal pada Selasa (2/8/2023) dalam investigasi yang dilakukan Departemen Kehakiman karena berupaya membatalkan hasil pemilihan presiden 2020 lalu.

Berdasarkan dakwaan setebal 45 halaman itu, Trump antara lain didakwa bersekongkol menipu Amerika Serikat, menghalangi pemeriksaan perkara, dan  bersekongkol menghalangi pihak lain menjalankan hak konstitusionalnya.

Baca Juga: Biden Sampaikan Kekhawatirannya Soal Rencana Serangan Israel ke Rafah

Enam orang disebut-sebut sebagai rekan konspirasi Trump, namun nama mereka tidak disebutkan.

Dakwaan ini membuat sudah ketiga kalinya Trump menghadapi kasus hukum sejak lengser dari jabatan presiden AS, sebagaimana dilansir dari Antara.

Diberitakan sebelumnya, Trump menjalani sidang pertamanya di Pengadilan Kriminal Manhattan, New York, Selasa (4/4/2023) waktu setempat. Sidang tersebut terkait dengan 34 tuduhan pemalsuan catatan bisnis yang dilakukan Trump untuk menekan dan  artis porno agar tidak mempublikasikan perselingkuhannya jelang Pemilu AS 2016.

Jika beberapa waktu sebelumnya hanya nama artis porno Stormy Daniels, dalam persidangan muncul satu nama lagi yakni mantan model Playboy Karen McDougal yang terkait dengan Trump.

Presiden Amerika ke-45 tersebut didakwa melanggar UU Pemilu atas tuduhan tersebut. Dalam sidang, Trump membantah semua dakwaan terhadapnya. Ia mengaku tidak bersalah.

"Tidak bersalah," kata Trump saat menyampaikan pembelaan, dilansir dari dari AFP, Rabu (5/4/2023).

"Kami akan melawannya. Kami akan berjuang keras," ujar pengacara Trump, Todd Blanche usai dakwaan. Ia menambahkan Trump frustasi, kesal, dan marah atas tuduhan tersebut.

"Tapi saya akan memberitahu Anda apa - dia termotivasi. Dan itu tidak akan menghentikannya. Dan itu tidak akan memperlambatnya. Dan itulah yang dia harapkan," tambah Blanche.

Selain itu,  kasus hukum yang dia hadapi adalah yang berlangsung di Negara Bagian Florida mengenai dugaan dia secara tidak sah menyimpan dokumen negara dan berupaya merintangi tugas  penyidik.

Namun dakwaan yang diajukan Selasa merupakan kasus hukum paling berat  yang dihadapi Trump.

Jaksa khusus Jack Smith memimpin penyelidikan terhadap Trump beserta sekutu-sekutu politik  sang mantan presiden AS.

Smith dan timnya juga menyelidiki upaya Trump dalam mencegah Presiden Joe Biden memangku jabatan setelah memenangkan Pilpres AS 2020.

Dalam pemilihan presiden yang berlangsung pada November 2020 itu Biden menang atas Trump dengan selisih tujuh juta suara.

Dakwaan dewan juri itu berulang kali menyatakan Trump "secara sadar" berusaha menyesatkan rakyat Amerika melalui anggapan bahwa pengalihan kekuasaan secara damai kepada Biden tidak akan terjadi.

Trump juga dianggap "terus menempuh cara-cara melanggar hukum dalam menurunkan jumlah suara sah dan merusak hasil pemilu."

"Walaupun kalah, terdakwa tetap ingin berkuasa. Jadi, selama lebih dari dua bulan setelah hari pemilihan pada 3 November, 2020, terdakwa menyebarkan berbagai kebohongan," kata dewan juri.

Kebohongan-kebohongan yang disebutkan dewan juri adalah bahwa Trump menyatakan ada kecurangan yang mempengaruhi hasil pemilu dan dan bahwa dialah yang sebetulnya menang.

Menanggap  dakwaan itu, Trump langsung mengeluarkan pernyataan bahwa kasus itu "tidak lebih dari bab busuk dari usaha terbaru yang dilancarkan Keluarga Kriminal Biden".

Menurut Trump, keluarga Biden dan Departemen Kehakiman AS terus berusaha mencampuri Pemilihan Presiden 2024, "karena Presiden Trump tanpa terbantahkan menjadi calon terkuat."

Smith mengimbau warga Amerika  membaca sendiri dokumen dakwaan terhadap Trump itu.

Ia juga berjanji mengupayakan persidangan cepat "agar bukti yang kami miliki bisa diuji di pengadilan dan dihakimi oleh dewan juri dari warga sipil." (IRN)

Baca Juga: Joe Biden Tunda Deportasi WN Palestina, Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Dimakzulkan