CARITAU JAKARTA - Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) menanggapi keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengenai kabar keputusan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Partai Prima pada proses verifikasi adminitrasi pendaftaran partai politik sebagai calon peserta pemilu 2024.

Ketua Umum Partai Prima, Agus Jabo Priyono menilai, Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagai instrumen pendaftaran partai politik tidak memberikan kepastian data yang akurat khususnya pada saat berlangsungnya proses masa-masa verifikasi perbaikan data.

Baca Juga: Bawaslu Siap Hadapi Sengketa Hasil Pemilu Termasuk Dugaan Pelanggaran TSM

Disatu sisi, menurut pria yang akrab disapa Jabo itu KPU RI sebagai pihak penyelenggara pemilu dinilai tidak memiliki aturan teknis yang jelas sebagaimana amanat Presiden Joko Widodo dalam Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak 2024.

Oleh sebab itu, Jabo mengungkapkan bakal melakukan gerakan perlawanan secara terbuka. Dalam kesempatanya, Jabo pun mengajak dan menyerukan kepada seluruh partai politik yang diduga dirugikan dalam proses Pemilu 2024 ini untuk bersatu menggalang kekuatan melawan dugaan ketidakadilan dalam proses kontestasi politik Pemilu 2024.

"Karena banyak masalah dalam proses Pemilu 2024 ini, PRIMA menyatakan sikap agar proses pemilu dihentikan dan KPU harus segera diaudit, dengan membuka data seluruh partai politik yang mendaftar menjadi peserta Pemilu ke rakyat untuk menjaga prinsip kejujuran, keadilan, keterbukaan, sehingga hasil pemilu benar-benar legitimate dan tidak menimbulkan dampak politik yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara," imbuh Jabo dalam keterangan tertulis yang diterima caritau.com, Minggu (4/12/2022).

Jabo mengatakan, padahal disatu sisi, Presiden Jokowi sejauh ini sudah meminta KPU agar mampu untuk memastikan seluruh kegiatan di semua tahapan memiliki pengaturan teknis dan koridor hukum yang jelas. Menurut Jabo itu merupakan hal penting dalam rangka untuk mengantisipasi persoalan yang muncul ke depan.

"Hal itu yang dialami oleh PRIMA dan beberapa parpol lainnya," ujar Jabo.

Jabo mengungkapkan, sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah mengingatkan agar persoalan teknis penyelenggaraan pemilu tidak bermuatan politis. KPU diminta untuk menjaga transparansi sehingga tahapan proses pemilu terbuka bagi publik.

Selain itu, menurut Jabo, selama ini KPU dinilai terkesan telah menutup-tutupi proses tahapan pemilu. Hal ni dirasakan PRIMA saat dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi perbaikan hasil putusan Bawaslu RI. 

"Berdasarkan berita acara yang disampaikan oleh KPU, PRIMA dinyatakan tidak lolos di 6 kabupaten/kota di Provinsi Papua. Padahal sebelumnya, bahwa KPU di 6 kabupaten itu telah menginformasikan petugas penghubung bahwa PRIMA sudah Memenuhi Syarat (MS)," jelas Jabo. 

“Saat PRIMA ingin memastikan dan meminta data sipol untuk daerah yang dinyatakan TMS, KPU tidak bersedia membukanya,” sambung Jabo. 

Oleh karena itu, Jabo menilai, KPU sama sekali tidak menjalankan prinsip LUBER JURDIL (Pemilu Bersih Jujur dan Adil). Selain itu KPU juga dinilai telah bertindak diskrimatif terhadap partai baru, khususnya yang dibangun sendiri oleh rakyat biasa.

“Sebagai penyelanggara, KPU seharusnya mempermudah rakyat untuk berparitisipasi dalam kontestasi pemilu, bukan malah menghambatnya,” imbuh Jabo.

Jabo menambahkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, agar hasil Pemilu demokratis, legitimed dan tidak menimbulkan persoalan politik, KPU harus melibatkan sebesar-besarnya partisipasi rakyat.

“Dalam UUD 1945, Pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan penyelenggaraan pemilu harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profrsional, akuntabel, efektif dan efisien sebagaimana amanat UU PEMILU No 07 tahun 2017,” tandas Jabo. (GIBS)

Baca Juga: Aptisi Minta Institusi Pendidikan Jangan Ditunggangi Politik Praktis