CARITAU JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN 2023 telah menyalurkan anggaran untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebesar Rp29,9 triliun atau setara 98,4% dari pagu Rp30,4 triliun.

"Pada tahun 2023, Rp29,9 triliun dari Rp30,4 triliun, jadi kita sudah merealisasikan 98,4 persen," kata Sri Mulyani saat konferensi pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Realisasi sementara anggaran pemilu pada tahun anggaran 2023 disalurkan melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp26,1 triliun serta melalui 14 kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp3,8 triliun.

Anggaran yang disalurkan melalui KPU dan Bawaslu itu digunakan untuk pembentukan badan adhoc, peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, pengadaan dan pengawasan logistik, pencalonan presiden dan wakil presiden, pengawasan masa kampanye dan penyelenggaraan pemilu, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, hingga penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan.

Sementara, anggaran yang disalurkan melalui K/L digunakan untuk pemenuhan alat material khusus (almatsus) pendukung pengamanan pemilu, penanganan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, pengawasan dana penyelenggaraan pemilu, hingga perumusan kebijakan kerawanan keamanan nasional terkait pemilu.

Menkeu menjelaskan anggaran pemilu disalurkan setiap tahunnya, yang mana realisasi pada tahun 2022 sebesar Rp3,1 triliun dan alokasi pada APBN 2024 sebesar Rp38,2 triliun.

Dengan demikian, total anggaran pemilu sejak 2022 hingga 2024 mencapai Rp71,2 triliun.

Adapun untuk alokasi anggaran pada APBN 2024 hanya disiapkan untuk penyelenggaraan pemilu satu putaran.

Meski begitu, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan Kementerian Keuangan telah mencadangkan anggaran bila pemilu berlanjut ke putaran kedua.

"Kami sudah menyediakan cukup, termasuk kalau ada putaran kedua. Kami sudah siap, semoga yang terbaik buat Indonesia," ujarnya. (HAP)