CARITAU JAKARTA - Dalam rangka pencegahan penyebaran paham radikalisme di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar memberikan arahan khusus kepada jajaran pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN), di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Senin (6/3/2023).

Arahan tersebut sebagai wujud sinergitas antara Pemprov DKI Jakarta dan BNPT dalam rangka meminimalisir potensi paham radikal, serta penanggulangan terorisme di Ibu Kota, terutama menjelang pemilu 2024 nanti. Oleh karena itu, Pj Gubernur Heru dalam arahannya mengatakan, tindakan pencegahan akan berguna untuk melindungi seluruh warga DKI Jakarta, agar tercipta suasana aman dan tenteram dalam bermasyarakat.

Baca Juga: Pj Heru Berharap JID 2023 Mampu Hasilkan Ragam Inovasi dalam Membangun Jakarta

Selain itu, Pj Gubernur Heru turut menyampaikan, pentingnya memperhatikan semua potensi hambatan yang mungkin muncul, sekecil apa pun itu, contohnya terorisme dan radikalisme. Sebab masalah dan hambatan kecil jika dibiarkan dapat menjadi masalah yang lebih besar dan berdampak pada masyarakat.

“Hal ini juga sering saya diskusikan dengan BNPT terutama saat G20. Saya ingin warga dan masyarakat di DKI Jakarta aman dari segala sisi ancaman yang tidak kita duga," tambah Pj Gubernur Heru.

Untuk itu, Pj Gubernur Heru berharap jajaran pejabat ASN Pemprov DKI Jakarta dapat memiliki visi yang sama dengan BNPT melalui arahan dan kesepahamanan yang jelas dalam mencegah potensi penyebaran paham radikalisme tersebut.

Dalam kesempatan ini Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setyono, Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Budaya Marullah Matali beserta jajaran yang terdiri dari para Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Biro, hingga para Dirut BUMD turut hadir dan menyimak arahan dari BNPT.

Sementara itu, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menjelaskan, pentingnya peran ASN seperti halnya unsur TNI dan Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga sistem konstitusi negara agar terhindar dari paham radikalisme. Selain itu, Indonesia juga menyadari perkembangan geopolitik dunia, di mana harus memakai kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif.

"Tentunya (Indonesia) harus bersahabat dengan semua pihak (negara lain). Tetapi kita harus menyadari dinamika kehidupan dunia ini tidak lepas dari pertarungan geopolitik, di mana negara-negara kuat yang punya maksud dan bahkan kepentingan, bisa saja sejalan dengan kepentingan negara kita. Bahkan bisa tidak sejalan dengan sistem nilai yang kita bangun, yang pada intinya ingin mempengaruhi kehidupan kita," jelas Kepala BNPT Boy Rafli Amar.

Ia turut menambahkan pentingnya pembekalan terkait pendidikan Pancasila bagi pemuda di sekolah-sekolah. Ia menyarankan, untuk lebih menarik perhatian, pendidikan Pancasila dapat diberikan di taman-taman seperti Tebet Eco Park dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta.

"Pada akhirnya jika ada pihak yang mencoba memasukkan nilai yang tidak sejalan dengan Pancasila, maka diharapkan peran ASN khususnya di Jakarta untuk terus bisa menjaga bersama nilai kemanusiaan yang berlandaskan pada persatuan. Semoga unsur TNI, Polri, dan ASN, bisa bersinergi dalam menjaga kedamaian dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat," pungkasnya. (DID)

Baca Juga: Jadikan Udara Sehat, Pemprov DKI Gandeng Astra Gelar Uji Emisi Kendaraan Pelanggan