CARITAU JAKARTA – Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto memberikan pandangannya terkait pencegahan korupsi dalam ajang PAKU Integritas KPK, Rabu (17/1/2024). Ia mengusulkan dalam pengelolaan anggaran dengan angka triliunan dipegang oleh pejabat dengan pangkat bintang 3.

“Saya melihat di lingkungan tanggung jawab saya di Kementerian Pertahanan ada pejabat yang mengendalikan triliunan dalam kontrak-kontrak pangkatnya sama dengan pejabat yang kerjanya rutin,” kata Prabowo.

Menurut dia, dengan begitu maka para pejabat yang memegang anggaran besar mendapat kehormatan dengan pangkat yang dimiliki.

“Mungkin tidak dari gaji, tapi dari kehormatan, saya mau usulkan pejabat-pejabat di Kemhan yang mengendalikan anggaran begitu besar diberi bintang 3,” ujar dia.

Kendati begitu, Prabowo mengaku upaya yang dilakukannya saat ini masih mandek di birokrasi.

Sementara itu, berbicara soal usulan Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango mengenai LHKPN dibuat secara transparan, Prabowo menegaskan bahwa dirinya sangat mendukung hal tersebut. Ia menyebut salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan pendekatan sistemik.

“Oleh karena itu saya sangat dukung LHKPN untuk ditegakkan dan diberi sanksi mana LHKPN itu tidak jujur. Semua kekayaan harus dilaporkan,” ucap dia.

Sebelumnya, KPK bakal menggelar adu gagasan antikorupsi bagi calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) pada Rabu (17/1/2024) pukul 19.00 WIB. KPK memastikan tiga pasang capres-cawapres akan hadir.

"Iya betul, sudah konfirmasi akan hadir sesuai jadwal," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Rabu (17/1/2024).

Acara adu gagasan antikorupsi yang diinisiasi KPK itu merupakan bagian dari program Penyelenggara Berintegritas (Paku Integritas) yang melibatkan pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024.

Program Paku Integritas sudah dijalankan KPK sejak tahun 2021. Kegiatan itu bertujuan untuk menguatkan komitmen para pejabat untuk tidak korupsi. Adapun kegiatan Paku Integritas kali ini akan berlangsung malam nanti mulai pukul 19.00 WIB.

KPK pun telah berkoordinasi dengan KPU selaku penyelenggara pemilu terkait kegiatan yang melibatkan para capres dan cawapres. (DIM)