CARITAU JAKARTA – Peneliti ekonomi Dandy Rafitrandi dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mengatakan salah satu cara yang bisa ditempuh untuk mencegah green inflation (inflasi hijau) di Indonesia adalah dengan pemberian insentif kepada barang atau teknologi untuk transisi energi.

"Kalau untuk Indonesia salah satu cara yang dapat meredam green inflation adalah pemerintah dapat memfasilitasi bagaimana tarif impor lebih murah untuk barang atau teknologi untuk energi baru terbarukan dibuat semakin murah, hal ini dikarenakan kita memiliki tarif impor yang cukup tinggi untuk barang-barang ramah lingkungan," kata Dandy di Jakarta, Senin (22/1/2024).

Baca Juga: Polandia Incar Cangkang Sawit Kalbar untuk Sumber Energi

Saat ini, lanjut Dandy, Indonesia masih mengenakan tarif impor yang cukup tinggi untuk barang atau teknologi ramah lingkungan serta untuk transisi energi.

Sebagai informasi, green inflation terjadi ketika pemerintah ingin beralih ke energi baru terbarukan (EBT) atau barang-barang lebih ramah lingkungan yang secara relatif memiliki harga lebih tinggi.

“Jadi itulah kenapa disebutkan konsekuensi yang tidak diinginkannya adalah green inflation,” kata Dandy.

"Kita melihat tren (green inflation) ini terjadi di tingkat global, tidak hanya di Indonesia. Ini juga bisa dikaitkan dengan kondisi geopolitik yang saat ini masih panas seperti Perang Rusia - Ukraina dan rivalitas Amerika Serikat - Tiongkok," ia melanjutkan.

Hal ini, lanjutnya, membuat barang-barang atau teknologi yang penting untuk transisi energi secara signifikan harganya menjadi tinggi, dan itu yang ditakutkan oleh pemerintahan di seluruh dunia apabila transisi energi tidak dilakukan secara hati-hati maka bisa menimbulkan biaya (cost) yang berlebih khususnya kepada konsumen.

Apa yang sebenarnya bisa dilakukan pemerintah dalam mencegah green inflation? Menurut Dandy, salah satunya pemerintah harus bisa melihat barang atau teknologi yang dibutuhkan baik oleh produsen maupun konsumen terkait komponen-komponen untuk menghasilkan barang-barang ramah lingkungan atau berkaitan dengan industri EBT Indonesia.

"Kita harus bisa memberikan insentif atau memfasilitasi lewat regulasi yang mempermudah kepada barang atau produk yang ramah lingkungan dan dibutuhkan untuk transisi energi. Menurut saya ini bisa memastikan barang-barang tersebut bisa dijual dan dikonsumsi lebih murah oleh masyarakat Indonesia," pungkas dia. (DIM)

Baca Juga: Pasok 2.068 MW dari Pembangkit EBT, PLN Nusantara Power Sukseskan Pemilu 2024