CARITAU JAKARTA - Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) baru-baru ini memberikan kabar yang kurang bagus tentang urusan pangan. Mereka melaporkan bahwa cadangan beras Bulog saat ini hanya tersisa 494,2 ribu ton. Angka itu jauh di bawah target yang ditetapkan, yakni 1,2 juta ton sampai akhir 2022.

Menurut Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi , stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang digunakan untuk operasi pasar hanya 295,3 ribu ton. Sementara sisa 198,8 ribu ton merupakan beras komersial.

Baca Juga: Harga Beras Meroket, Pemkot Bandung Jajaki Pengembangan Sorgum sebagai Alternatif

Arief menjelaskan, akibat stok CBP untuk operasi pasar kian surut, pemerintah bakal mengambil langkah melakukan konversi stok beras komersial di Bulog menjadi CBP. Dengan demikian, seluruh cadangan beras di Bulog dapat digunakan untuk operasi pasar.

"Kami sudah bersurat untuk mendorong stok komersial itu bisa dikonversi menjadi CBP, sehingga bisa melakukan intervensi,” kata Arief dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR, Rabu (7/12/2022).

Hasil operasi pasar beras sejak Agustus 2022, kata Arief, memang cukup besar, mencapai 150-200 ribu ton per bulan. Itu lebih besar dari kisaran sebelumnya yang kurang dari 50 ribu ton. Adapun hingga 5 Desember 2022, volume penyaluran beras dalam operasi pasar sudah mencapai 32 ribu ton.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV Sudin mempertanyakan janji Kementerian Pertanian (Kementan) yang akan menyediakan beras sebanyak 600 ribu ton dalam 6 hari untuk Bulog.

"Berarti yang Anda (Kementerian Pertanian) katakan itu tidak valid. Waktu itu saya berikan ke Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Anda maunya apa,” kata Sudin.

Menjawab pertanyaan Sudin, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Suwandi bersikukuh bahwa data 600 ribu ton beras itu tersedia dan telah divalidasi ke 2.200 penggilingan.

Menurut Suwandi, Kementan telah memastikan kepada setiap penggilingan stok serta rencana giling hingga akhir Desember 2022, sehingga diperoleh total data sebanyak 600 ribu ton.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas), buka-bukaan terkait hasil pengecekan di lapangan soal ketersediaan beras di penggilingan. Hal itu guna menjawab laporan data Kementan yang mengklaim ketersediaan 600 ribu ton beras siap diserap Bulog.

Menurut Buwas, berdasarkan hasil rapat koordinasi terbatas (rakortas), Bulog mendapat tugas untuk menjaga ketersediaan beras sebanyak 1,2 juta ton. Buwas mengaku telah berupaya segala cara untuk bisa menyerap tambahan 600 ribu ton itu, tapi yang didapat hanya 196 ribu ton sampai 5 Desember 2022.

"Kalau saya bilang 600 ribu ton, dari mana? Karena barangnya memang enggak ada. Sampai hari ini dengan kontrak kita sampai Desember di penggilingan, sama persis 1.000 persen datanya sama, itu hanya 196 ribu ton yang kita dapat. Mungkin tambahannya sedikit,” ujarnya dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (7/12/2022).

Dengan tegas Buwas menyatakan bahwa data 600 ribu ton beras yang terdapat pada penggilingan di 24 provinsi itu 1.000 persen sama persis dengan yang ia pegang. Tapi, berdasarkan hasil pengecekan lapangan bersama Satgas Pangan, stok beras di penggilingan tidak ada sebanyak itu.

"Tentunya sebagian besar saya sudah kontrak dengan yang ada di data itu. Jadi pengecekan itu yang kita dapat data banyak, tapi sementara dia tidak berani kontrak sebanyak itu dengan Bulog. Jadi kita cek ulang, tapi kita hadirkan semua, supaya tahu, jangan-jangan dia yang bohong," ungkap Buwas.

Langkah pengecekan, kata Buwas, sengaja dilakukan meskipun hal itu merupakan di luar tugas Perum Bulog selaku pihak penyerap beras. Pasalnya, Bulog sejauh ini hanya dikirimkan data terkait kesediaan, bukan barangnya.

"Jadi, yang tadinya ada 30.000 ton, padahal orang ini (penggilingan) kontrak sama kita, itu hanya adanya 3.000 ton. Tapi dalam data yang ada pada kita, dia memiliki 30.000 ton. Kontrak sama kita itu harganya Rp10.200 per kg. Begitu yang 30.000 ton itu dia mintanya Rp11.000. Dicek di lapangan, barangnya tidak ada sebanyak itu," papar Buwas.

“Bahkan harganya juga enggak masuk akal, karena di penggilingan itu ditanya, loh kan kamu kontrak sama kita. Kemarin harganya Rp10.200, kenapa hari ini Rp11.000? Disuruh naikan harga itu. Ini fakta, jadi saya bukan ngarang-ngarang,” Buwas menambahkan.

Menyikapi situasi ini, Buwas akhirnya memutuskan untuk membawa kasus kebohongan publik terkait stok beras itu ke ranah hukum.

“Rekaman sudah ada. Ini saya minta diselesaikan secara hukum, karena apa, jangan pembohongan publik seenaknya aja. Ini menyangkut masalah perut masyarakat Indonesia. Jadi saya enggak berani bermain-main!” tandas Buwas.

Buwas menegaskan tidak ingin kasus seperti ini terus berulang. Ia lantas menceritakan pengalamannya saat melakukan RDP dengan Menteri BUMN terdahulu, Rini Soemarno, dan mendapatkan laporan bahwa stok jagung di Garut surplus. Sementara Bulog dituding tidak mau membelinya. (DID)

Baca Juga: Perry: Tugas Pemerintah Pastikan Ketersediaan Beras Agar Inflasi Terjaga