CARITAU JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi mengetok kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2024 sebesar Rp5.067.381. Namun, kenaikan itu pun menuai kemarahan dari para buruh karena tak sesuai yang diinginkannya yaitu, sebesar Rp5.6 juta.

Sehingga massa buruh yang tergabung dalan serikat pun menggelar aksi demonstrasi di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, pada Selasa, 21 November 2023 siang.

Meski, tidak berselang lama, aksi demonstrasi yang digelar didepan Balai kota itu pun dibubarkan paksa oleh personel Kepolisian dikarenakan telah melakukan tindakan anarkis.

Setelah dipaksa bubar, massa dari buruh yang tergabung dalam serikat itu pun mengancam akan menggruduk rumah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

Menanggapi hal itu, Pj Heru mengatakan, bahwa rumah pribadi bukanlah tempat untuk berdialog mengenai kenaikan UMP DKI. Malahan Heru mengajak buruh untuk menemuinya di Balaikota DKI Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

"Rumah pribadi buat istirahat, ketemunya di balai kota," ujar Pj Heru kepada wartawan, Selasa (21/11/2023).

Kepala Sekretariat Presiden ini pun menyebut bahwa pihaknya pasti menerima massa buruh apabila tidak ada halangan. Heru beralasan pada saat massa buruh mendatangi Balaikota siang tadi, Selasa (21/11/2023) dirinya sedang rapat, sehingga tidak dapat menemui massa dari buruh tersebut.

"Ya saya terima (masa buruh), tadi aja saya lagi rapat," ujarnya.

Diketahui, massa buruh yang tergabung dari, SPSI, KASBI, RTRM meminta Pj Heru untuk menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2024 sebesar Rp5.600.000.

Namun begitu, aksi yang digelar buruh tersebut pun tak berlangsung lama. Pasalnya, Personel Kepolisian langsung membubarkan massa aksi karena dianggap telah melakukab tindakan anarkis.

"Kalian (massa aksi) sudah melakukan pengrusakan, melanggar undang-undang penyampaian dimuka umum. Ya sekarang bubar, bubar sekarang," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro dengan pengeras suara, Selasa (21/11/2023).

Saat dibubarkan paksa massa aksipun menuding Pj Heru telah mengadu domba massa buruh dengan pihak kepoisian.

"Kita diadudomba Heru, hebatnya Heru bisa mengadu domba kita," ucapnya.

Massa juga menyebut, selama 20 Tahun melakuakn demonstrasi baru di era Pj Gubernur Heru Budi Hartono demo kenaikan UMP tidak diberikan fasilitas untuk berdialog terkait UMP.

"Baru kali ini kita tidak difasilitasi oleh Pj Gubernur. 20 tahun kita difasilitasi demo disini, baru kali ini Pj Gubernur kekuatannya begitu hebat kawan-kawan," pungkas sang orator diatas mobil komando. (DID)