CARITAU JAKARTA - Badan Perfilman Indonesia (BPI) mengupayakan momentum Hari Film Nasional (HFN) 2023 sebagai ajang untuk meningkatkan rasa percaya diri atas kualitas film anak bangsa sekaligus bentuk manifestasi sebagai integrator dalam ekosistem perfilman di Indonesia.

"Tugas BPI adalah menerjemahkan momentum HFN 2023 sesuai isi dan ketetapan presiden agar masyarakat film dapat meningkatkan rasa percaya diri atas kualitas film Indonesia," kata Ketua Umum BPI Gunawan Paggaru saat membuka konferensi tentang film di Jakarta, Senin.

Gunawan menjelaskan pada perayaan Hari Film Nasional 2023 mereka juga melibatkan pemikiran-pemikiran yang relevan untuk pemajuan perfilman Indonesia dan tidak lagi sekadar seremonial belaka.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Hari Film Nasional 2023 Vivian Idris mengatakan Hari Film Nasional merupakan manifestasi dari fungsi BPI sebagai integrator dalam ekosistem perfilman di Indonesia.

"Konferensi, lokakarya dan pameran menjadi ajang bagi pemangku kepentingan dan insan film di Indonesia mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi ekosistem perfilman demi mencapai ekosistem dan industri yang semakin sehat," kata Vivian.

Mengusung tema ‘Bercermin Pada Masa Lalu, Merencanakan Masa Depan’, BPI menggelar serangkaian kegiatan yang berlangsung pada 6-11 Maret dengan menggandeng Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia sebgaimana dilansir dari Antara.

Rangkaian acara HFN 2023 digelar secara hibrida, campuran daring dan luring, serta terbuka untuk umum. Sebanyak 50 orang pembicara lintas-disiplin dan pemangku kepentingan akan hadir membahas beberapa isu, diantaranya kebijakan dan standar pendidikan film nasional, standar kerja dan optimalisasi pelaku industri film, kode etik profesi perfilman, hubungan industri, pengembangan sumber daya manusia dan komunitas film, dan tata kelola penyelenggaraan festival.

Selain itu, HFN 2023 akan menjadi ajang pembahasan harmonisasi undang-undang dan peraturan terkait perfilman, pengarsipan dan akses data film, perizinan produksi-ekshibisi-sensor film, dan pengembangan pasar serta persaingan usaha.