CARITAU JAKARTA - Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan menyinggung adanya menteri atau pejabat aktif yang mendukung salah satu pasang calon (paslon) peserta Pilpres 2024.

Dirinya pun menyoroti dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan aparat pemerintahan dan pejabat tinggi negara.

Isu netralitas kembali mencuat, setelah akun X resmi milik Kementerian Pertahanan RI (Kemhan) menuliskan tagar Prabowo-Gibran 2024.

Selain itu, kehadiran sejumlah menteri yang secara terang-terangan memberi dukungan untuk pasangan Prabowo-Gibran saat debat Cawapres juga menimbulkan pertanyaan, di antaranya Menteri BUMN, Erick Thohir.

"Kalau ada yang tidak netral, harusnya diberi sanksi. Kalau tidak diberi sanksi, artinya dibolehkan," tegas Anies, usai berkampanye di GOR Parung, Bogor, Senin (22/1/2024).

Anies berharap pesan netralitas yang digaungkan Presiden Joko Widodo ditaati semua aparat pemerintahan, termasuk jajaran menteri.

"Pertanyaan saya, apakah perintah presiden tidak ditaati? Ada yang berani tidak taat sama perintah presiden? Presiden bilang harus netral bukan? Ada yang berani menentang perintah itu?" Anies balik bertanya.

"Kalau Presiden sudah mengatakan harus netral, janganlah melawan presiden. Dan kalau ada yang tidak mentaati presiden, beri sanksi," tegas Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu. (DID)