CARITAU JAKARTA – KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak Pemerintah Afghanistan segera memberikan hak yang layak bagi perempuan, khususnya untuk bidang pendidikan.

“Hari ini kita menerima kabar bahwa di Afganistan, murid perempuan dikeluarkan dari sekolah mereka. Di atas usia 12 tahun dipulangkan dan tidak diperbolehkan sekolah dalam waktu yang tidak ditentukan,” kata Gus Yahya, panggilan akrabnya, seperti dirilis Jumat (25/3/2022).

Baca Juga: Tanggapi Kasus Gontor, Ketum PBNU Imbau Pesantren Tingkatkan Pengawasan pada Santri

Gus Yahya menegaskannya saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan pengukuhan pengurus lembaga/badan khusus PBNU, di Aula Institut Agama Islam Cipasung (IAIC), Jawa Barat.

Menurut Gus Yahya, tidak jelas apa alasan murid perempuan dikeluarkan dari sekolah. 

Hal yang pasti, memaksa anak-anak perempuan tidak bersekolah adalah sebuah keputusan yang tidak berpihak pada perempuan dan pendidikan.

“Kita tidak tahu gagasan apa yang dikembangkan oleh yang berwenang di Afganistan saat ini. Apakah mereka ingin mengembangkan sistem pendidikan untuk perempuannya? Kita tidak tahu," katanya seperti dirilis Antara.

PBNU sendiri telah memberikan pendidikan yang setara untuk perempuan.

"Lihatlah keuntungan berkah besar yang telah dilakukan NU dengan memberikan hak pendidikan yang setara untuk perempuan,” kata Gus Yahya.

Gus Yahya menunjukkan contoh bahwa PBNU bisa melakukan banyak hal karena dari awal memberikan hak yang sama kepada perempuan.

“Hari ini kita mampu melakukan lebih banyak hal karena kita punya perempuan yang unggul,” ucapnya.

Gus Yahya sekali lagi menyeru Afganistan.

“Please give your daughters the best education you can provide because they all the ones who will determine the picture of your next generation. Tolong beri putrimu pendidikan terbaik yang bisa kamu berikan karena merekalah yang akan menentukan gambaran generasimu selanjutnya,” pungkasnya. (KEK)

Baca Juga: Sekjen Barisan Gus dan Santri Nasional: Tak Ada Pilihan Lagi, PBNU Harus Menonaktifkan Bendum Mardani