CARITAU BALI –  Asian Development Bank (ADB) menyebut  Indonesia mempunyai berbagai tantangan yang harus diatasi agar mampu menjadi negara berpenghasilan tinggi (high income country) pada 2045.

 “Tantangan tersebut mencakup tensi geopolitik yang saat ini tengah memanas, perubahan iklim dan masih tingginya angka kesenjangan infrastruktur di Indonesia,” kata  Vice President of East and Southeast Asia, and the Pacific ADB Scott Morris dalam Annual International Forum of Economic Development and Public Policy (AIFED) 2023 di Bali, Rabu (6/12.

 Sebagai upaya mengatasi tantangan tersebut, Scott Morris menilai pemerintah telah melakukan reformasi struktural secara bertahap guna mendorong arus investasi agar dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan memperbaiki iklim dunia usaha di Indonesia.

 Selain itu, fokus hilirisasi industri yang dijalankan saat ini juga memiliki potensi besar dalam menunjang pertumbuhan ekonomi.

 “Dan dari segi transisi energi global akan memacu peningkatan sumber daya primer seperti nikel, litium, dan energi terbarukan sehingga menawarkan peluang yang sangat menjanjikan untuk meningkatkan potensi pertumbuhan perekonomian Indonesia,” ujarnya.

 Scott menilai di tengah fragmentasi ekonomi global saat ini, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk jadi negara maju pada 2045.

 “Pertumbuhan PDB harus melebihi rata-rata sebelum pandemi. Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] yang diusulkan pada 2025-2045 oleh Kementerian PPN/Bappenas, memperkirakan bahwa PDB perlu tumbuh rata-rata di atas 6 persen per tahun, jauh di atas rata-rata sebelum pandemi sebesar 5,3 persen,” ungkapnya.  

Lebih lanjut, Scott Morris mengatakan bahwa ekonomi Indonesia telah menunjukkan ketangguhannya semasa pandemi COVID-19 dengan awalnya kontraksi 2,1 persen pada 2020, menjadi 5,3 persen pada 2022. Ke depan, ADB memproyeksikan perekonomian Indonesia akan tumbuh sebesar 5 persen pada 2023 dan 2024.

 Senada dengan Scott Morris, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa pemerintah saat ini berkomitmen untuk melaksanakan reformasi struktural guna yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, perbaikan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan institusi.

 "Banyak sekali upaya yang telah dilakukan baik itu melalui Omnibus Law tentang Cipta Kerja, harmonisasi perpajakan, transfer fiskal pemerintah daerah dan yang terbaru adalah reformasi sektor keuangan [UUP2SK]. Ini semua masih merupakan seperangkat undang-undang yang kita perlukan untuk menerapkannya secara efektif," kata Sri Mulyani.

 Bendahara Negara tersebut juga menilai Indonesia diberkahi sumber daya alam (SDA) yang sebenarnya memainkan peran penting dalam tren geopolitik dan geostrategis.

 Transformasi kebijakan yang memprioritaskan hilirisasi industri mampu melindungi Indonesia dari kerentanan neraca perdagangan maupun neraca transaksi berjalan. Sri Mulyani memberikan contoh mineral strategis sebagai salah satu mineral penting yang dapat dimanfaatkan Indonesia.

 "Industri hilirisasi kita sedang menciptakan reformasi transformatif yang mendukung landasan yang kuat, dan hal ini terjadi pada waktu yang relatif tepat ketika Amerika Serikat menaikkan suku bunga lebih dari 500 basis poin (bps)," kata Menkeu Sri Mulyani. (HAP)