CARITAU BANDUNG - Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna mengungkapkan sampai saat ini ada sekitar 8.000 ton lebih sampah yang belum bisa diangkut dari Kota Bandung. Hal tersebut lantaran belum normalnya TPA Sarimukti, akibat peristiwa kebakaran.

"Dari 241 ritasi, Bandung baru 100 ritasi yang diangkut. Kalau tidak ada alternatif ini tentu akan kewalahan. Hitungannya 1.300 ton setiap hari, sekarang sudah 8.000 sekian ton sampah yang tidak bisa kita geser ke TPA," kata Ema di Bandung, Senin (28/8/2023).

Baca Juga: Tingkatkan Pemahaman Soal Hukum, Pemkot Bandung Bina 151 Lurah sebagai Paralegal

Karena itu, kata Ema, Pemerintah Kota Bandung resmi menetapkan status darurat sampah pada Senin ini sebagai landasan untuk melakukan berbagai langkah secepatnya terkait sampah di Kota Bandung, sekaligus merespons keputusan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menetapkan Bandung Raya darurat sampah sejak 24 Agustus 2023.

Ema menyebut keputusan Plh Wali Kota Bandung terkait status kedaruratan sampah yang baru saja ditandatangani hari ini, untuk mengakselerasi penanganan sampah, termasuk membentuk Satuan Tugas Kedaruratan Sampah.

"Kita juga sudah berkoordinasi dengan Forkopimda menyatakan Kota Bandung sedang darurat sampah sehingga di dalamnya, kita bentuk satgas per hari ini. Saya tandatangani dan itu melibatkan semua unsur mulai dari kepolisian, TNI, dan sebagainya," ucap Ema.

Dengan situasi terkini TPA Sarimukti yang belum normal, Ema menyebutkan, Pemkot Bandung tengah menjajaki kerja sama dengan Pusat Kesenjataan Kavaleri (Pussenkav) TNI AD untuk memanfaatkan lahan di kawasan Pusat Pendidikan Kavaleri (Pusdikkav) di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, untuk keperluan penanganan sampah Kota Bandung.

Lahan sekitar tiga hektare di Pussenkav, Padalarang tersebut, diperkirakan mampu membantu penanganan sampah di Kota Bandung.

"Besok, kami akan bertemu Komandan Pusenkav yang punya lahan di Cirata. Kalau dizinkan kita akan bisa manfaatkan," katanya.

Ia menerangkan, dengan adanya status kedaruratan tersebut, Pemkot Bandung telah siap untuk memanfaatkan anggaran biaya tak terduga (BTT) untuk mengatasi masalah sampah di Kota Bandung.

"Sehingga kalau perlu anggaran karena kita sudah berlakukan kedaruratan, tentu dana BTT bisa dimanfaatkan. Tapi untuk penanganan sampah tergantung izin pusenkav, kalau tidak diizinkan kita tetap mendorong TPA Sarimukti tapi di sana belum normal," ujarnya.

Dengan sudah 8.000 ton lebih sampah yang belum terangkut di Kota Bandung dan berpotensi akan meningkat, Ema menambahkan, kerja sama dengan TNI AD yang tengah dijajaki diharapkan bisa terealisasi sebagai satu solusi.

"Makanya kita benar-benar ingin mendapatkan data dukung untuk memanfaatkan lahan milik Pusenkav. Saya punya keyakinan itu bisa kita manfaatkan," tuturnya.

Terkait dengan kondisi TPA Sarimukti, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan saat ini titik api di fasilitas tersebut 90 persen sudah mampu dikendalikan.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan, berdasarkan pengamatan di lokasi terdampak, asap mulai berkurang dan jarak pandang pengelihatan sudah jauh lebih membaik daripada saat pertama kali operasi bom air (water bombing) dilakukan, pada Jumat (25/8).

"Kini titik api di permukaan sekitar 90 persen sudah berhasil dipadamkan. Namun titik api di dalam tumpukan sampah diperkirakan masih 40 persen yang menyebabkan masih munculnya kepulan asap ke permukaan," kata Muhari dalam keterangan tertulis.

Karenanya, operasi pemadaman dengan helikopter water bombing BNPB di TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, tetap dilanjutkan pada hari Senin ini. (IRN)

Baca Juga: Laju Pertumbuhan Ekonomi Tumbuh 5,07%, Inflasi Kota Bandung Terendah di Jabar