CARITAU KALTENG - Sebanyak 20 orang warga diamankan buntut aksi kericuhan menuntut plasma sawit ke PT Hamparan Mawasit Bangun Persada (HMBP) di Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng). 

Mereka diamankan karena diduga melakukan perlawanan dan menyerang petugas saat diminta untuk menghentikan panen massal. 

"Mereka mau melaksanakan panen massal, kita halau dan diimbau tidak lakukan panen massal. Namun mereka melakukan perlawanan dengan membawa ketapel, melempar ketapel, batu dan sebagainya. Dari masyarakat tersebut ada yang sudah kita amankan sekitar 20 orang," kata Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Erlan Munaji kepada awak media. 

Ia merincikan, dari 20 orang yang diamankan, 5 orang terindikasi sebagai pengguna narkoba. Selain itu pihaknya turut menyita sejumlah barang bukti yang digunakan untuk melakukan penyerangan.

"Ada senjata, bom molotov, dodos, egrek. Nah ini, setelah dilakukan pengecekan urine dari 20 orang tersebut ternyata 5 orang terindikasi positif narkoba," bebernya.

Kata dia, warga yang melakukan demo diduga merupakan masyarakat yang belum menerima kesepakatan pemberian lahan seluas 443 hektare. 

Sebab beberapa waktu sebelumnya, antara pihak perusahaan dan warga telah melakukan pertemuan.

"Sebenarnya sudah ada kesepakatan dari perusahaan dan masyarakat, ini yang jadi masalah masyarakat yang tidak setuju. Maka masyarakat yang tidak setuju inilah yang mencoba untuk mengganggu situasi kamtibmas dengan cara mau melaksanakan panen massal," ujarnya. .

Pertemuan itu pun, kata dia, dihadiri oleh semua pihak, termasuk warga yang awalnya melakukan demo pada September 2023 lalu. Kemudian persetujuannya juga dilakukan menggunakan voting.

"Semuanya masyarakat itu kan dikumpulkan semua, dan ada voting. Dengan voting tersebut yang menyetujui lebih banyak daripada yang tidak menyetujui. Harusnya mereka yang tidak menyetujui harusnya legowo, menerima seyoganya, nah itulah yang menjadi permasalahannya," jelasnya.

"Iya 443 hektare dari 1.175 hektare, itu tadinya kan perusahaan maunya 240 hektare tapi masyarkat menuntut 443 dan sudah disepakati," sambungnya.

Pihaknya pun mengaku bingung dengan langkah sebagian warga yang masih berdemo. Harusnya, kata dia, masyarakat juga melakukan penyelesaian di internalnya.

"Sebenarnya mereka ini satu kelompok, cuma gak tau yah apakah ada kesepakatan atau tidak di antara mereka sehingga ada sebagian (demo) dan ini juga yang menjadi polemik bagi mereka sendiri, harusnya diselesaikan di antara mereka tapi di sini mereka melawan kita. Justru kami mau membantu juga dalam hal percepatan penyelesaiannya," jelasnya.

Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penjagaan di sekitar wilayah Desa Bangkal pasca kericuhan terjadi. Sebanyak 500 personel dikerahkan untuk melakukan pengawasan.

"Sekitar 500 kurang lebih antara Polres Seruyan, Polda dan TNI, tentukan kita selalu waspada dan stand by di lokasi supaya masyarkat aman," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan tiga orang warga Desa Bangkal dilaporkan ditembak peluru tajam oleh aparat kepolisian saat melakukan aksi unjuk rasa, pada Sabtu (7/10/2023).

Warga disebut menuntut 20 persen plasma dan kawasan hutan di luar hak guna usaha (HGU) kepada perusahaan sawit, PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP).

Aksi penolakan yang dilakukan warga dilaporkan sudah dimulai sejak 16 September 2023 hingga pagi tadi. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengatakan ada tiga orang warga ditembak oleh polisi saat demonstrasi.

"Kami mendapatkan kabar bahwa pagi ini, beberapa warga mendapatkan tembakan dari kepolisian. Tiga orang tertembak dan satu orang diantaranya meninggal dunia," demikian keterangan dari akun X @YLBHI.

YLBHI mengatakan polisi secara brutal menembakkan warga yang sedang melakukan aksi unjuk rasa. Pada saat itu, warga disebut memblokade akses jalan di dekat kawasan perusahaan.

Tiga orang warga Desa Bangkal dilaporkan ditembak peluru tajam oleh aparat kepolisian saat melakukan aksi unjuk rasa, pada Sabtu (7/10/2023). Peristiwa tersebut pun menjadi sorotan, dan nendesak Kapolri menonaktifkan Kapolda Kalimantan Tengah.

Desak itu disampaikan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). AMAN mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menonaktifkan Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kapolres Seruyan, buntut kasus penembakan kepada tiga orang warga yang melakukan aksi unjuk rasa.

"Mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia agar melakukan penyidikan terhadap pelaku penembakan di Desa Bangkal serta menonaktifkan Kapolres Seruyan dan Kapolda Kalteng sebagai pertanggung jawaban komando wilayah (command responsibility)," tulis AMAN dalam keterangan tertulisnya, diterima Minggu (8/10/2023).

Terkait hal ini, AMAN juga mendesak Komnas HAM untuk membentuk tim pencari fakta guna melakukan penyelidikan. Sebab, AMAN menilai ada indikasi kuat dugaan pelanggaran HAM dalam kasus ini.

Selain itu, AMAN meminta agar Polda Kalteng segera membebaskan 20 orang yang ditangkap pasca kerusuhan unjuk rasa.

Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah (Kalteng), Kombes Erlan Munaji menyampaikan pihaknya belum mendapat adanya laporan tiga orang warga Desa Bangkal, Seruyan, tertembak oleh aparat saat melakukan demonstrasi.

"Masih kita cross check," ujar Erlan kepada wartawan, Sabtu (7/10/2023).

Erlan mengatakan polisi masih memastikan terkait adanya korban dalam peristiwa tersebut. Dia meyakini Brimob dan personel Sabhara yang ditugaskan mengamankan unjuk rasa tidak dibekali peluru tajam.

"Brimob dan Sabhara tidak dibekali peluru tajam," kata Erlan.

Selain itu, Erlan mengaku bahwa pihak kepolisian telah melakukan prosedur pengamanan massa. Dia menepis adanya tembakan peluru tajam ke arah massa. Erlan hanya mengakui aparat menembak warga dengan gas air mata. (KEK)