CARITAU MAKASSAR – Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin diagendakan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan, salah satu kegiatannya melakukan rapat sosialisasi Mall Pelayanan Publik dan Pemberdayaan UMKM pada Senin (31/1/2022) hari ini. 

Rapat akan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Setelah itu, Wapres didampingi Gubernur Sulsel Andi Sudirman akan meninjau pameran UKM yang dipamekan di lobby Kantor Gubernur Sulsel.

UKM yang ditampilkan adalah UKM  Callodo dari Luwu Utara dengan produk  permen coklat, UKM kerajinan atap konjo dari Bulukumba berupa produk peralatan rumah tangga dari daun lontar, UKM pengerajin perak borong dari Makassar dengan produk kerajinan perak, UKM Kop Sutera Sengkang dari Wajo dengan produk kain tenun sutera, serta UKM CV Coconut Internasional Indonesia dengan produk Teh Nipah, sanrego herbal, briket dan gula tala.

UMKM Sulsel pada tahun 2021 sebanyak 1.565.134 unit usaha, atau meningkat  24% dari tahun 2020 sebanyak 1.262.952 unit usaha. 

Pemprov Sulsel Berdayakan UMKM

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel Abdul Malik menyampaikan, Gubernur Sulsel terus berupaya dalam peningkatan dan pengembangan UMKM.

"Di antaranya peningkatan kualitas produk melalui konsultasi kemasan produk bagi UMKM, fasilitasi sertifikasi produk, pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan SDM bagi UMKM,” jelasnya.

Kedatangan Wapres diharapkan mampu memberikan dorongan untuk peningkatan dan pengembangan UMKM. 

Pemprov Sulsel juga telah memiliki layanan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang hadir untuk memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan pada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Serta meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha atau ease of doing business (EODB) di Sulsel. 

Mal Pelayanan Publik menggunakan sistem digital yang dapat memangkas biaya. Termasuk memanfaatkan aset fisik yang sudah ada, sehingga hadirnya MPP dengan efisiensi anggaran dari perencanaan Rp40 miliar menjadi Rp400 juta lebih. 

MPP melayani 321 jenis perizinan dan non-perizinan dari 23 sektor OPD teknis.(KEK)